Pemprov Sulut Verifikasi RKPD Perubahan 2017 Pemprov Sulut Verifikasi RKPD Perubahan 2017 - Media Independen

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Pemprov Sulut Verifikasi RKPD Perubahan 2017

4 August 2017 | 10:19 WIB Last Updated 2020-01-27T16:07:32Z

indimanado.com, SULUT - Optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah di Sulawesi Utara di Tahun 2017 terus dikerjakan.

Hal itu terungkap dalam sambutan Gubernur Olly Dondokambey SE yang disampaikan Sekdaprov Edwin Silangen SE MS pada kegiatan verifikasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bappeda, Kamis (3/8/2017) pagi.

"Saya harap bapak dan ibu dapat melaksanakannya dengan baik guna penyempurnaan RKPD perubahan tahun 2017," kata Silangen kepada para Kepala SKPD yang mengikuti pertemuan itu.

Setiap perubahan rencana kerja itu, menurut Gubernur dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian dalam evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan.

"Sesuai peraturan perundang-undangan, perubahan RKPD Tahun 2017 dapat dilakukan apabila adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah," ujarnya.

Lebih jauh, Dia menegaskan pentingnya 10 program prioritas pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berdaulat dan berdikari melalui pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan penguatan ekonomi lokal secara inklusif.

Adapun kesepuluh program itu adalah Pembangunan dan pengembangan infrastruktur, Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Revitalisasi pertanian untuk membangun ketahanan pangan.

Kemudian, Pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil, Pengembangan industri pariwisata,peningkatan MICE serta pelestarian budaya lokal, Peningkatan iklim investasi, ekonomi lokal/kreatif, Reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik dan Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).(hm/indi)

CLOSE ADS
CLOSE ADS
close