indimanado.com, SULUT - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Drs Steven OE Kandouw "warning" aparat desa untuk tidak menyalahgunakan Anggaran Dana Desa (ADD).
"Hati-hati penyalahgunaan ADD, karena dampaknya akan bermasalah hukum," imbau Wagub Kandouw dalam sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa tahun 2018, yang dilaksanakan di gedung olahraga Tondano, Senin (26/2/2018).
Hal ini diingatkannya karena bukan sedikit aparat desa terjerat hukum hanya karena penyalahgunaan ADD, bahkan salah dalam pengelolaan administrasi.
"Saya berharap, aparat desa di Minahasa mampu bekerja maksimal dan harus berintegritas sesuai tugas dan tanggungjawabnya dalam membangun desa," ujar Wagub.
Dia pun mengingatkan agar anggaran desa kurang lebih 277 milyar yang mengalir ke pemerintah desa di Minahasa, mampu di pertanggungjawabkan secara baik dan benar.
"Jangan sampai terkena operasi tangkap tangan baik dari pihak KPK maupun tim Saber Pungli, juga aparat hukum lainnya, karena akibatnya merugikan diri sendiri juga keluarga maupun masyarakat. Dari data KPK, 80 persen penyalahgunaan ADD adalah dari laporan masyarakat, 10 persen laporan LSM sedangkan 10 persen secara langsung," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Wagub Kandouw juga menghimbau kepada peserta untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Minahasa.
"Sukses Pilkada, pelayanan kepada masyarakat wajib. Gunakan hak pilih secara proporsional dan bertanggung jawab," harap Wagub Kandouw.
Diketahui, sosialisasi yang dibuka Wagub Kandouw tersebut, dihadiri Kepala Dinas PMD Provinsi Sulut, Roy Mewoh, Sekda Minahasa Jefry Korengkeng, Asisten 1 Minahasa, Denny Mangala, para pimpinan SKPD Minahasa, Camat, Lurah, serta Kepala Desa dan perangkat desa se- Minahasa.
(*/alfa jobel)
Ads
Ads
Ads
