indimanado.com, SULUT - Seiring dengan tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang mendorong pemerintah untuk mengupayakan berbagai langkah strategis, mulai dari optimalisasi pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, peningkatan peran Ombudsman, hingga mendorong setiap instansi untuk menciptakan satu inovasi (one agency, one innovation).
Dalam upaya ini, pemerintah Provinsi Sulut menggelar monitoring dan evaluasi pelayanan publik dan pendampingan Ombudsman RI Kantor Perwakilan Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Ruang WOC, Selasa (20/3/2018).
"Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pun senantiasa mengupayakan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Perangkat Daerah untuk memenuhi kriteria atau komponen standar pelayanan, seperti : SOP, ISO, Maklumat, Alur Pelayanan, Dasar Hukum, Persyaratan, Sarana Prasarana, Produk Pelayanan, dan Kualifikasi Pelaksana, termasuk peningkatan kebersihan dan perubahan mindset Aparatur," Sekdaprov Edwin Silangen SE MS saat mewakili Gubernur Olly Dondokambey SE.
Terkait peningkatan peran ombudsman,
Pemprov mengapresiasi Ombudsman RI Perwakilan Sulut yang selalu melakukan pendampingan pada Perangkat Daerah provinsi untuk melengkapi persyaratan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Publik yang sesuai ketentuan.
"Khususnya dalam upaya peningkatan kualitas Pelayanan Publik bagi kesejahteraan masyarakat," tandas Sekprov.
Disamping itu, Dia meminta setiap Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lebih serius merespon perintah Standar Pelayanan Publik ini agar setiap kriteria ataupun komponen standar pelayanan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mampu dicapai optimal.
"Tingkatkan terus kinerja pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.
Lebih jauh, Dia mengajak dan mengharapkan pendampingan dari Ombudsman RI Perwakilan Sulut untuk mengarahkan Perangkat Daerah agar dapat terus meningkatkan kualitas kerja dan pelayanannya bagi masyarakat.
"Saya harapkan Ombudsman RI Perwakilan Sulut dapat terus mendampingi seluruh Perangkat Daerah sehingga secara akumulatif akan bermuara pada tercapainya kesejahteraan bangsa secara menyeluruh," imbuhnya.
Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Ombudsman Perwakilan Sulut Helda Tirajoh dan para pejabat Pemprov Sulut.
(*/alfa jobel)
