Ketua Mada LMP Sulut, Jeremia MR Thaib saat berorasi di Kantor DPRD Sulut, didampingi Ketua Harian LMP Sulut, Stenly Sendouw |
INDIMANADO.COM, SULUT - Jika bicara soal memperjuangkan kepentingan petani, kepentingan rakyat Sulawesi Utara, tidaklah lengkap tanpa sosok yang satu ini.
Pria yang bernama lengkap Jeremia MR Thaib, lahir di Manado, 20 Agustus 1977, belakangan menjadi pembicaraan publik.
Situasi aksi damai di Kantor DPRD Sulut |
Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Sulawesi Utara (Mada LMP Sulut) ini kerap kali memperjuangkan aspirasi masyarakat. Salah satu contoh, ketika dirinya memperjuangkan hak-hak petani Bolaang Mongondow beberapa waktu lalu.
Dengan memimpin aksi damai pada Kamis 12 Juli 2018, Dia menyuarakan aspirasi masyarakat petani di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut dan di Kantor Gubernur Sulut.
Laskar Merah Putih bersama masyarakat petani di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut |
Dirinya mengaku tidak akan tinggal diam jika melihat hak-hak petani, hak-hak rakyat kecil dirampas. Terlebih dengan memegang tanggung jawab sebagai Ketua Mada LMP Sulut tersebut.
"Jelas kepercayaan harus dijawab dengan tanggung jawab," katanya singkat.
Anggota DPRD Sulut, James Karinda saat menandatangani pernyataan sikap menolak sawit tanam di lahan produktif yang digarap masyarakat petani |
Seperti halnya yang dialami masyarakat Bolaang Mongondow. Menurutnya beberapa titik lahan HGU kelapa sawit masuk lahan produktif petani. "Itu tidak boleh."
Karena itu, lewat aksi damai tersebut, LMP meminta kepada Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey agar tidak memberi izin kepada perusahan sawit untuk tidak beroperasi dan memproduksi sawit di Bolaang Mongondow dan meminta kepada DPRD Provinsi Sulawesi Utara harus mengeluarkan rekomendasi untuk menindaklanjuti proses hukum.
Aksi damai LMP di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, diterima mewakili Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, Kaban Kesbangpol Sulut, Steven Liow dan Kadis Perkebunan Sulut, Refly Ngantung |
"Intinya kami bersama rakyat, jadi kami tidak menolak investasi, tetapi LMP menolak investasi yang merugikan masyarakat, apalagi jika merampas hak-hak masyarakat," pungkas Jeremia MR Thaib.
(alfa jobel)