 |
| Sekprov Edwin Silangen SE MS saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Pendahyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 |
INDIMANADO.COM, SULUT - Reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematik dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang baik, serta untuk menjadikan aparatur sipil negara yang lebih profesional.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Edwin Silangen SE MS sekaligus juga membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Pendahyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dan nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, di Hotel Novotel Manado, Kamis (2/8/2018) siang.
"Efektifitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome, secara substansi peraturan menteri pendahyagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 19 tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah, dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis dilingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi," kata Sekprov Silangen.
Peraturan menteri pendahyagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah, dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.
"Gubernur Olly Dondokambey menyambut positif kegiatan sosialisasi ini, guna meningkatkan pengertian, pemahaman dan pengetahuan dari segenap aparatur dalam membantu memperlancar pelaksanaan tugas-tugas yang diemban khususnya dalam bidang kelembagaan dan tata laksana," pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementrian PAN-RB Drs. Edy Syahputra, Assisten Deputi bidang Perumusan Kebijakan Drs. Yanwar Ahmad MPA, Karo Organisasi sulut Glady Kawatu SH, M.Si dan para kepala biro/bagian organisasi se-Sulawesi, Maluku dan Papua.
(hm/alfa jobel)
