INDIMANADO.COM,
MANADO - Infrastruktur masih menjadi langganan utama keluhan masyarakat. Hal
itu terungkap pada reses Ketua Komisi III DPRD Kota Manado, Lily Binti di
Kelurahan Tingkulu Lingkungan II Kecamatan Wanea, Rabu (6/3/2019).
Hardiyanto
misalnya yang mengeluhkan jalan yang menghubungkan Kota Manado dan Kabupaten
Minahasa, tepatnya dekat terowongan Ringroad yang penuh berlobang. “Akses jalan
itu sering terjadi kecelakaan karena jalannya berlobang, jika tidak diperbaiki
akan lebih banyak lagi korban di jalan itu,” keluhnya.
Tokoh
masyarakat Tingkulu, Bapak Rompas, meminta adanya peran wakil rakyat untuk
memperhatikan penerangan jalan yang berada di lingkungannya. Masyarakat sempat
berswadaya dan mendapatkan 8 tiang listrik, tapi 2 titik lampu dalam keadaan
padam.
Dia juga
meminta agar tarif pembayaran listriknya dibebani kepada pemerintah, karena
sebelumnya untuk pembayarannya dibebani kepada warga yang tepat berada dekat
tiang yang dipasang.
“Memang
memberatkan sekali, seharusnya warga mendapatkan penerangan jalan, karena Pajak
Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 10 %, ikut dimasukkan pada saat membayar tagihan
listrik,” tandas Rompas.
Sebagai ibu
rumah tangga, Deybie dan Adeline Moningka lebih mengemukakan permasalahan
kesehatan. Keduanya mempertanyakan penyakit demam berdarah yang telah dirasakan
4 warga serta program kartu sehat dari pemerintah Kota Manado.
“Karena
sudah ada korban demam berdarah disini, ada baiknya pemerintah memfogging
wilayah Tingkulu ini,” kata Adeline.
“Jika
pemerintah tidak bisa mengcover seluruh warga dalam program kesehatan seperti
BPJS, apakah lebih baik jika yang dicover lebih dulu adalah warga lanjut usia
(lansia). Mereka yang lebih pantas, karena dari sisi usia sudah tidak produktif
atau tidak lagi bekerja,” sambung Deybie.
Menanggapi
keluhan-keluhan masyarakat itu, srikandi Partai Golkar ini berjanji akan
mengawalnya melalui lembaga yang menaunginya. “Kami sudah mencatat semua
keluhan warga untuk dibawa dalam pembahasandi DPRD Manado,” ungkap Binti.
Keluhan-keluhan
itu, lanjutnya, akan dikoordinasikan dengan dinas terkait, seperti perbaikan
jalan oleh Dinas PUPR, kemudian program kesehatan gratis oleh Dinas Sosial,
BPJS dan Dinas Kesehatan.
“Akan saya
koordinasikan, tentunya melalui tahapan-tahapan yang berlaku. Misalnya
pendataan dari kelurahan hingga dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi agar
ditindaklanjuti,” pungkas Lily Binti.
(4CH4)
