INDIMANADO.COM, RATAHAN - Sejumlah Sekretaris Desa (Sekdes) dari sejumlah Desa yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) mempertanyakan nasib mereka. Pasalnya, sesuai instruksi Bupati Mitra James Sumendap saat rakor bersama Hukum Tua, sekdes dan bendahara desa se-Kabupaten Mitra, per satu September 2019, Sekdes non perangkat akan diberikan Surat Keputusan (SK) sebagai sekdes, dan perangkat desa yang merangkap sekdes diberikan pilihan, memilih sebagai sekdes atau perangkat desa.
Namun instruksi Bupati Sumendap tersebut belum juga ditindaklanjuti dinas terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
"Kami tidak menuntut, tapi mengapa instruksi bupati tersebut tidak di tangapi serius oleh PMD? hal ini patut dipertanyakan," ujar Dheswi Kakambong, Sekdes Molompar Dua, Tombatu Timur didampingi sejumlah sekdes, saat menyampaikan aspirasi mereka kepada Komisi I DPRD Kabupaten Mitra di kantor DPRD Lowu I, kecamatan Ratahan, Rabu (20/11/2019).
Kedatangan sejumlah sekdes ini disambut baik Ketua Komisi I DPRD Mitra, Artly Kountur.
"Yang pastinya tahun depan sudah ada kejelasan, karena hal tersebut mengacu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa," ujar Kountur.
"Nanti kami akan menyampaikan aspirasi ini ke dinas terkait," tukasnya sambil berharap para sekdes untuk bersabar.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Mitra, Boyke Akay saat dikonfirmasi belum memberi penjelasan.
(Bill)
