INDIMANADO.COM
- Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw mengatakan bahwa
penangulangan kemiskinan harus dilakukan secara holistik dengan terus
menguatkan koordinasi, kapasitas kerja lintas sektor dalam aktualisasi dan
realisasi percepatan penanggulangan kemiskinan.
Hal
itu disampaikan Wagub Kandouw saat membuka rapat koordinasi dan evaluasi tim
koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi dan kabupaten/kota se
Sulut di Kantor Gubernur, Selasa (11/8/2020).
“Menyikapi
masalah kemiskinan harus secara holistik, secara keseluruhan. Masalah
kemiskinan tidak ada sangkut pautnya dengan ego-ego sektoral, ego regional. Ini
murni masalah yang wajib bagi pemerintahan. Saya mau sampaikan bahwa koordinasi
itu penting. Bahwa kita bukan sekedar pertemuan tetapi kita identifikasi
tetapkan masalah serta solusinya apa,” kata Kandouw.
Menurut
Kandouw, sektor penanggulangan kemiskinan termasuk pengangguran senantiasa
menunjukkan geliat dan capaian positif. Namun bukan berarti hal itu menjadi
alasan berpuas diri, karena masih banyak masyarakat miskin yang memerlukan
dorongan dan stimulant dari kita untuk mereka keluar dari garis kemiskinan,
terlebih dalam masa pandemi Covid-19 yang menjadi tantangan bersama saat ini.
“Secara
nasional bahwa pengangguran kita selama Covid ini memasuki sudah lewat satu
semester triwulan ketiga, ketambahan 5,7 juta penganggur. Bukan berarti di
Sulawesi Utara bebas pengangguran, saya yakin 5,7 itu ada yang di Sulawesi
Utara. Masalah kemiskinan ini harus menjadi bagian dari roadmap pemerintah,
dalam artian rencana anggaran kita. Karena semua selalu saya ingat-ingatkan.
Bahwa ada tiga hal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita yakin eksport,
investasi dan belanja pemerintah,” ungkapnya.
Karenanya,
Kandouw mengajak semua pemerintah kabupaten/kota mendorong pertumbuhan ekonomi
dengan penyerapan belanja pemerintah.
“Kita
harus dorong secepat-cepatnya karena ini adalah salah satu gaya untuk
pertumbuhan ekonomi. Bagi kabupaten kota saya himbau supaya belanja pemerintah
cepat digelontorkan,” tandas Kandouw.
“Untuk
itu ada beberapa hal yang menurut hemat kami di provinsi perlu segera kita
laksanakan, seperti kita tahu persis pemerintah pusat yang Rp75 triliun itu
sekalian masalah kesehatan 70 persen tentang social safety net, baik bagi
kementerian kesehatan dan ekonomi kreatif, kementerian sosial, kementerian
tenaga kerja, kementerian desa, semua punya program langsung tentang konteks
social safety net yang tak lain tentang mengurangi kemiskinan,” lanjutnya.
Kandouw
juga optimis perubahan RKPD agar penanganan Covid-19 dan kemiskinan di Sulut
lebih optimal.
“Harus
cepat kita laksanakan perubahan RKPD kita dalam APBD. Tidak ada alasan bahwa
anggaran sudah habis. Supaya lebih menyentuh ke penanganan Covid dan
penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.
“Pemerintah
daerah harus berperan aktif mengidentifikasi untuk mendapatkan aktifitas yang
selama lima bulan ini diciptakan oleh pemerintah pusat. Yang utama itu
relaksasi dari perbankan,” imbuhnya. Apresisasi bagi pak gubernur karena ada
Bank SulutGo mendapatkan satu triliun untuk menjadi penyalur program dalam
kontek penanggulangan kemiskinan. Jadi sekali lagi tentang upaya-upaya dari
pemerintah pusat tolong bantu agar sampai ke masyarakat,” lanjutnya.
Masih
terkait penanganan kemiskinan, Kandouw juga mengajak pemerintah kabupaten/kota
mendorong masyarakat aktif mengolah lahan tidur menjadi lahan pertanian
produktif.
“Mari
manfaatkan, jadi sudah tepat program dari pak gubernur mari jo bakobong. Ada
beberapa daerah yang anggaran untuk pertaniannya nol, anggaran untuk
perkebunannya nol, kelautan nol. Tiga aspek ini yang mau tidak mau menjadi
andalan untuk kita cegah kemiskinan dan pengangguran kita,” bebernya.
Lebih
lanjut, Wagub Kandouw mengajak pemerintah kabupaten/kota aktif mendorong
masyarakat mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
“Dalam
kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa penyebaran Covid di Sulawesi Utara ini
baik secara mingguan ini turun tetapi masih tetap menyebar. Untuk itu saya
men-drive kita semua suapaya upaya kita tentang social distancing harus kita
gembor gemborkan kembali. Untuk itu yang saya identifikasi kita yakni
koordinasi dengan TNI POLRI sebagai Satgas Covid kita. Dan yang terakhir,
berikan reward untuk orang yang garda terdepan yakni para tenaga medis,” tutup
Kandouw.
Dalam
rakorev virtual nampak hadir para wakil walikota dan wakil bupati se Sulut,
jajaran BPS, Bappeda dan tim ahli penanggulangan kemiskinan Sulut.
(*/alfa
jobel)