Fatoni menyampaikan bahwa sosialisasi ini sangat penting dilihat dari beberapa aspek diantaranya dari sisi politik yang didalamnya ada input yakni calon kepala daerah, dan prosesnya adalah Pilkada serta output atau hasilnya adalah pemimpin daerah dan diharapkan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas.
“Pilkada yang berintegritas, prosesnya yang baik akan dapat menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berintegritas,” katanya.
“Proses yang berintegritas ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama dan semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk kita dapat memahami proses yang berintegritas ini,” tambahnya.
Selain sisi politik, Fatoni juga mengatakan harus juga strategis dari sisi manajemen karena inti dari manajemen adalah organisasi-organisasi didalamnya yang paling menentukan adalah pemimpin.
Tambah dia, tujuan organisasi sangat ditentukan oleh pemimpinnya, kalau pemimpinnya berkualitas dan berintegritas pasti akan menghasilkan yang berkualitas juga.
“Pemilihan pemimpin sangat penting, karena akan menentukan pencapaian tujuan organisasi yang berkualitas dan berintegritas,” terangnya.
Selanjutnya, Fatoni menjelaskan bahwa dari sisi pemerintahan, pemilihan pemimpin bukan tujuan akhir namun merupakan sebuah proses.
Tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan adalah tujuan dari pemerintahan itu sendiri, dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah.
“Pemimpin yang mampu membawa pada tujuan otonomi daerah itulah adalah pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh proses yang berintegritas ini,” bebernya.
“Seperti sebuah kalimat yang biasa diungkapkan bahwa hasil tidak akan menghianati proses, ini sangat penting dalam menghasilkan pemimpin Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berintegritas,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan bahwa KPK itu mempunyai 6 bidang tugas pokok yaitu pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penyelidikan dan penyidikan dan tuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, dan melaksanakan penetapan.
“Terkait dengan kegiatan ini kami datang sesuai dengan tugas pencegahan, penyelidikan dan penyidikan,” katanya.
Lanjut Nawawi, KPK juga selalu melakukan pemantauan di seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada terlebih dalam situasi kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
“Berharap Pilkada di Sulut dapat berlangsung dengan baik, adil, jujur dan dapat menghasilkan pilkada yang berkualitas dan dapat melahirkan pemimpin yang berintegritas,” katanya.
Diketahui, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan lewat webinar dan ikuti oleh seluruh calon kepala daerah provinsi dan kabupaten kota se-Sulut dan Nusa Tenggara Barat.
Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan pakta integritas Calon Kepala Daerah (Cakada).
Turut hadir Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, Ketua Bawaslu Sulut Herwin Malonda dan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh dan anggota KPU Pusat Ilham Saputra yang mengikuti secara daring.
(*/alfa jobel)
