Kendati Pandemi Covid-19, UMP Sulut 2021 Tetap Terbesar Ketiga di Indonesia Kendati Pandemi Covid-19, UMP Sulut 2021 Tetap Terbesar Ketiga di Indonesia - Media Independen

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Kendati Pandemi Covid-19, UMP Sulut 2021 Tetap Terbesar Ketiga di Indonesia

4 November 2020 | 16:54 WIB Last Updated 2020-11-04T08:54:46Z
Kendati Pandemi Covid-19, UMP Sulut 2021 Tetap Terbesar Ketiga di Indonesia


MANADO - Pejabat sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Agus Fatoni menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan mulai berlaku di wilayahnya awal 2021 sebesar Rp 3.310.723 per bulan atau sama seperti tahun 2020.

Besaran UMP Sulut 2021 menduduki posisi ketiga tertinggi di seluruh Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta yang UMP-nya ditetapkan sebesar Rp 4.416.186 dan Provinsi Papua sebesar Rp 3.516.700. Pengumuman ini dikeluarkan di Manado, Kamis (4/11/2020).

Kondisi perekonomian di masa pandemi Covid-19 menjadi alasan tidak naiknya standar upah buruh di Sulut.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Pjs Gubernur Sulut Nomor 330 Tahun 2020 Tanggal 31 Oktober 2020 tentang UMP Tahun 2020.

Penetapan UMP juga mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi sesuai dengan pasal 45 ayat 3 peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19 menyampaikan bahwa melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP tahun 2021 sama dengan nilai UMP tahun 2020 dan juga melaksanakan penetapan UMP setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Surat Menteri Ketenagakerjaan dimaksud bahwa UMP Sulut Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.310.723.

Penetapan ini dapat ditinjau kembali dengan menyesuaikan kondisi perekonomian tahun 2021.
Turut hadir Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Sulut Erny Tumundo dan Ketua Dewan Pengupahan Ronny Maramis.

(*)
CLOSE ADS
CLOSE ADS
close