Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan tema “War on Drugs” yang berarti “Perang Melawan Narkoba di Masa Pandemi Covid-19 Menuju Indonesia Bersih Narkoba” di Istana Negara, Jakarta dan diikuti secara virtual oleh Kepala Daerah Se-Indonesia.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan perang melawan narkoba di Indonesia memerlukan kerja sama sinergis antara seluruh pihak, baik di tingkat regional, nasional dan internasional.
Menurutnya, upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, harus dilakukan secara tegas kepada para pelaku. Selain itu, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari penyalahgunaan narkoba juga harus diperangi.
“Tindakan yang tegas, keras dan terukur melalui upaya penegakan hukum sangat diperlukan, baik terhadap kasus narkotika itu sendiri maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," tuturnya.
Wapres menyampaikan bahwa memiskinkan para pelaku penyalahgunaan dan sindikat narkoba, bisa menjadi salah satu cara untuk menghentikan operasi peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut.
“Selain itu, perang terhadap peredaran narkoba di Indonesia juga memerlukan kerja sama dengan berbagai negara karena sebagian besar narkoba berasal dari luar negeri, antara lain sindikat kawasan segitiga emas dan bulan sabit emas,” jelasnya.
Oleh karena itu, Wapres meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan seluruh komponen bangsa terkait untuk terus berperan aktif serta bekerja secara nyata dan serius guna memerangi sindikat narkoba.
“Jangan cepat berpuas diri, jangan lengah, tetap waspada dan terus tingkatkan prestasi yang telah dicapai," kuncinya.
Kepala BNN Petrus Reinhard Golose, mengatakan bahwa upaya penanggulangan narkoba harus dilakukan secara holistik, baik dengan “hard power” melalui pemberantasan dan “soft power” melalui pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi, serta “smart power” melalui pengembangan teknologi informasi.
Dengan tagline baru, yaitu “War on Drugs”, Petrus Golose menegaskan, perang melawan narkoba masih dalam bingkai “human right”, dan sesuai koridor penegakan hukum yang profesional dan proporsional.
Turut hadir dalam kegitan ini Forkopimda Provinsi Sulut dan pejabat terkait lainnya di lingkup Pemprov Sulut. (Alfa Jobel)
