Walikota Andrei Angouw Siap Menandatangani MOU dengan KemenKumHAM

Pertemuan Walikota Manado, Andrei Angouw dengan Kementerian Hukum dan HAM. Foto istimewa

MANADO, (indimanado.com) - Walikota Manado Andrei Angouw, Jumat (28/1/2022) pagi tadi menghadiri Pertemuan dengan Kementerian Hukum dan HAM di aula serbaguna Kantor Walikota Manado.

Kehadiran Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyamaan persepsi dalam pelaksanaan Hukum dan HAM serta mengkoordinasikan keikutsertaan Pemerintah Kota Manado dalam kegiatan kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

Dalam pertemuan awal, pihak KemenKumHam didampingi Kakanwil Hukum dan HAM Sulut menjelaskan Tupoksi mereka serta secara garis besar soal pelayanan Hukum dan pelaksanaan undang-udang HAM.

Menurut kemenkumham, selama tiga tahun terakhir ini, Manado belum masuk kategori sebagai daerah peduli hukum dan HAM, sebab absen dalam keikutsertaan pemerintah daerah dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM. Agar bisa masuk dalam proyek percontohan secara nasional, kementerian berharap ada OPD di Pemerinrah Kota Manado yang diikutsertakan dalam kompetisi pelayanan publik berbasis HAM.

Pihak Kementrian lewat Kanwil Hukum dan HAM Sulut berharap agar bisa kembali dilakukan MOU untuk kerjasama dalam bidang Hukum dan HAM dalam kaitan dengan pelayanan publik antara pemerintah kota dengan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulut.

Walikota ketika menanggapi penjelasan dari Kementerian Hukum dan HAM mengatakan bahwa Pemerintah Kota Manado siap berkoordinasi dalam rangka pelayanan publik dengan membuka Mall Pelayanan Publik di jalan Boulevard Kompleks Mantos III.

"Kalau ada yang bisa kami suport nanti tolong disampaikan," kata Andrei Angouw.

Andrei Angouw juga menaggapi soal tiga tahun ketidak ikut sertaan Pemkot Manado dalam kegiatan sebagai Kota Peduli HAM yang nantinya disampaikan apa yang harus dilakukan Pemerintah Kota Manado.

Soal MOU, Andrei Angouw siap dan bersedia mengunjungi Kantor Hukum dan HAM untuk melakukan penandatanganan MOU.

Walikota meminta kepada jajaran pemerintah kota, baik kepada Sekretaris Kota dan instansi terkait untuk ikut serta merespon segala sesuatu dalam kaitan pelayanan publik yang berbasis dengan Hukum dan HAM.

Selain perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kakanwil dan jajaran Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulut, pertemuan ini juga dihadiri Sekretaris Pemerintah Kota, Micler C.S. Lakat dan Asisten I, Heri Saptono. (*/alfa jobel)