 |
| Pemegang Saham Pengendali BSG, Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat memimpin RUPS didampingi Pemegang Saham lain, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Komisaris Utama, Edwin Silangen dan Direktur Utama, Revino M. Pepah. Foto istimewa |
RUPS dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Komisaris Utama Edwin Silangen, perwakilan PT Mega Corpora, Direktur Utama Revino Pepah beserta jajaran direksi BSG dan para Bupati dan Wali Kota se-Sulut dan Gorontalo.
Direktur Utama BSG Revino Pepah melaporkan kinerja keuangan sepanjang tahun 2021 serta laporan pertanggung jawaban pengurus kepada Forum Rapat yang dipimpin oleh Komisaris Utama BSG Edwin Silangen dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey selaku Pemegang Saham Pengendali.
“BSG mendapatkan apresiasi dari seluruh Pemegang Saham atas kinerja yang positif sepanjang tahun 2021 di tengah masa pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19,” ujar Corporate Secretary BSG Linda Moniaga, Senin (14/3/3/2022).
Adapun poin-poin utama yang disepakati bersama dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut:
- Laporan Keuangan BSG (audited) tahun 2021 telah diterima dan disetujui oleh seluruh Pemegang Saham, didalam laporan tersebut tertuang pembagian dividen kepada pemegang saham dan insentif kinerja pegawai.
- Seluruh setoran tambahan modal dari para pemegang saham sepanjang tahun 2021 s/d Triwulan I 2022 yang berjumlah Rp. 60.240.000.000,- telah disetujui sebagai setoran saham dan secara efektif telah berlaku.
- BSG wajib memenuhi peraturan OJK tentang modal inti Rp. 3 Triliun di tahun 2024 agar dapat terus beroperasi sebagai Bank Umum. Per 31 Desember 2021 modal inti BSG adalah sebesar Rp. 1.024 Triliun dan Pemegang Saham telah menyetujui untuk menyanggupi rencana pemenuhan modal inti sebesar Rp. 3 Triliun s/d tahun 2024.
- Pemegang Saham setuju untuk peningkatan manfaat pensiun bagi para pensiunan BSG.
Selain itu, kesepakatan lainnya yang dihasilkan adalah terkait penetapan Dana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Keuangan Berkelanjutan BSG, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2022.(*)
