 |
| Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni bersama Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw dan Sekretaris Daerah Sulut, Asiano Gamy Kawatu saat Musrenbang RKPD Provinsi Sulut Tahun 2023. |
Apresiasi juga disampaikan karena adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Tomohon. Keberadaan fasilitas ini diyakini dapat meningkatkan pelayanan publik, kemudahan mengurus izin berusaha, serta meminimalkan potensi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulut Tahun 2023, yang berlangsung di Hall Four Points Hotel Manado, Selasa (19/4/2022).
Fatoni, mantan Pjs. Gubernur Sulut ini juga menekankan, Pemprov Sulut agar memanfaatkan potensi daerah, salah satunya di sektor pariwisata. Pasalnya, Sulut memiliki destinasi pariwisata superprioritas berupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang. Pemanfaatan ini dapat menjadi strategi dalam memulihkan ekonomi di daerah tersebut.
Fatoni menegaskan, upaya peningkatan sektor pariwisata itu perlu dilakukan, mengingat di daerah tersebut telah dibangun berbagai infrastruktur pendukung. Beberapa di antaranya seperti jalan tol Manado-Bitung, perluasan terminal, perpanjangan landasan pacu Bandar Udara (Bandara) Sam Ratulangi, serta pembebasan lahan dan pembangunan jalan dari Bandara ke KEK Pariwisata Likupang.
Selain itu, lanjut Fatoni, Sulut juga masuk dalam Karisma Event Nusantara dengan berbagai gelaran yang menarik wisatawan, seperti Festival Pesona Selat Lembeh, Likupang Tourism Festival, Tomohon International Flower Festival, Bunaken Festival, dan Festival Danau Tondano.
Fatoni mengingatkan agar strategi pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata itu didasari dengan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga swasta.
Pada kesempatan Musrenbang tersebut, Fatoni juga mengajak Pemprov Sulut dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Sulut agar melakukan percepatan realisasi pendapatan dan belanja. Ini mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu sumber utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. "Kementerian Dalam Negeri, akan memberikan penghargaan kepada daerah yang realisasi pendapatan dan belanjanya tertinggi," ungkap Fatoni.
Fatoni juga menyampaikan agar daerah terus menerus mendorong inovasi daerah dan kreatif dalam membuat program dan kegiatan.
"Inovasi menjadi solusi setiap persoalan yang dihadapi daerah. Dengan inovasi, berbagai terobosan dapat dilakukan dalam melakukan percepatan-percepatan," ungkap Fatoni.
"OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus kreatif dalam membuat program dan kegiatan. Kepala OPD harus punya ide dan gagasan yang brilian dalam pencapaian tujuan pembangunan terutama dalam peningkatan pelayanan publik, pencapaian kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah," sambung Fatoni. (*)
