 |
| Gubernur Olly Dondokambey bersama Panglima Andika Perkasa dan Kepala Daerah dari Kabupaten Kota di Sulut. Foto istimewa |
Gubernur Olly mengatakan, dalam arahan Presiden Jokowi, kepala daerah diminta tidak ragu merealisasikan anggaran dan dana tidak terduga untuk kendalikan inflasi di daerah.
“Presiden menegaskan penggunaan anggaran tersebut untuk pengendalian inflasi telah memiliki payung hukum jelas. Jangan sampai ragu-ragu lagi mengenai penggunaan belanja tak terduga dan juga dana transfer umum, karena sudah ada peraturan Menteri Keuangan dan surat edaran Mendagri-nya,” ujar Gubernur Olly mengutip arahan Presiden Jokowi.
Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi telah meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan dua persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk digunakan guna meredam kemungkinan potensi kenaikan harga di daerah.
Dana ini beserta dana tidak terduga dapat digunakan antara lain untuk subsidi transportasi, utamanya untuk pengiriman produk pangan, hingga bantuan sosial.
“Misalnya, urusan harga telur naik. Produksinya di mana sih telur ini? Di Bogor, di Blitar, di Purwodadi dan lain-lainnya. Kalau misalnya di Palembang harga telur naik, di Provinsi Sumatra Selatan harga telur naik misalnya, sudah ambil saja telur dari Bogor. Biarkan pedagang atau distributor itu beli di Bogor, tapi ongkos angkutnya ditutup oleh APBD, oleh provinsi, kabupaten maupun kota,” ungkap Presiden dilansir setkab.go.id.
Presiden juga mengajak semua pihak untuk kompak dan bersatu dalam menangani inflasi karena saat ini inflasi merupakan momok setiap negara.
“Kita harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah, dan semua kementerian/lembaga seperti saat kita kemarin menangani COVID-19. Kalau COVID-19 kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama,” kata Presiden.
Menurutnya, jika di negara lain inflasi merupakan urusannya bank sentral, maka di Indonesia inflasi merupakan tanggung jawab bersama.
Presiden sendiri merasa senang karena otoritas fiskal dan moneter, yakni Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan, bisa berjalan beriringan dan rukun.
“Tapi yang lebih penting adalah bukan mengerem uang beredarnya, tetapi kita menyelesaikan di ujungnya, yaitu kenaikan barang dan jasa yang itu menjadi tanggung jawab kita semuanya,” tukasnya.
Presiden pun meminta para kepala daerah untuk membina pelaku UMKM dan koperasi yang ada di daerah masing-masing sehingga semakin banyak yang masuk ke dalam e-katalog.
“Saya minta kepada seluruh kepala daerah agar terus membina UMKM, koperasi yang ada di daerah masing-masing agar berbondong-bondong masuk ke e-katalog,” ujarnya.
Hadir bersama Gubernur Olly, jajaran Forkopimda Sulut, sejumlah Kepala Daerah di Sulut, diantaranya Bupati Minut Joune Ganda, Pj Bupati Sangihe Rinny Tamuntuan, Bupati Bolmong Limi Mokodompit, Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey, dan Walikota Tomohon Caroll Senduk. (*/ajl)
