Tampak Wakil
Gubernur Sulut, Drs Steven OE Kandouw bersama para kepala daerah lainnya
berbincang dengan Presiden RI Ir Joko Widodo usai Rapat Pengendalian Inflasi di
Istana Negara, Senin (12/9/2022). Foto istimewa
JAKARTA, (indimanado.com) - Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw mengikuti rapat pembahasan pengendalian inflasi dengan seluruh kepala daerah se-Indoneisa yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Senin (12/9/2022).
Rapat
digelar secara hybrid yaitu luring (luar jaringan) di Istana Negara dan daring
(dalam jaringan).
Pada
kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama
mengendalikan laju inflasi di Indonesia tahun ini.
Jokowi
menargetkan inflasi bisa berada dibawah 5 persen pada tahun ini.
Jokowi
menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berpotensi membuat
inflasi naik hingga 1,8 persen. Untuk itu, kepala daerah dan pemerintah pusat
harus bekerja secara serentak dalam mengatasi hal ini.
"Saya
minta gubernur bupati wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja
bersama sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi
covid," kata Jokowi.
"Saya
yakin Insya Allah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan
bisa dikendalikan dibawah 5 (persen)," sambungnya.
Untuk
mengendalikan inflasi, dia mengatakan pemerintah daerah bisa mengalihkan 2
persen anggaran dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) ke
subsidi. Misalnya, dalam bentuk bantuan sosial (bansos) kepada rakyat yang
membutuhkan.
"Ini 2
persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari
penyesuaian harga BBM, 2 persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat
yang sangat membutuhkan," ujarnya.
Selain itu,
Jokowi menuturkan subsidi ini juga bisa diberikan untuk membantu nelayan atau
pengemudi ojek yang menggunakan solar dan BBM. Kemudian, anggaran 2 persen itu
bisa dimanfaatkan untuk membantu UMKM dengan cara, membeli bahan baku.
"UMKM
bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada
penyesuaian harga BBM, transportasi umum juga bisa dibantu kenaikan tarifnya
berapa aja dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi
bisa dibantu lewat subsidi," jelas Jokowi.
Tak hanya
itu, Jokowi meminta pemerintah daerah memanfaatkan anggaran belanja tak terduga
untuk subsidi biaya transportasi angkut barang antar daerah. Jokowi meyakini
apabila hal ini dilakukan semua daerah, maka laju inflasi bisa ditahan.
"Belanja tidak terduga ini bisa digunakan untuk membantu biaya transportasinya. Artinya, misalnya harga bawang merah naik, bawang merah banyak berasal dari Brebes, misalnya ini provinsinya Lampung, Brebes-Lampung berapa biaya transportasinya? 3 juta, ini yang ditutup 3 juta oleh pemda," terang Jokowi. (Advetorial Kominfo Sulut)