 |
| Gubernur Olly Dondokambey SE bersama Kepala Daerah di Sulut. |
Terutama dalam menghadapi krisis ekonomi global di tahun-tahun mendatang, yang dikhawatirkan akan berdampak kemiskinan.
Menurutnya, ada sejumlah poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh kepala daerah, yakni masalah inflasi yang memiliki korelasi dengan kemiskinan.
“Inflasi di daerah kita rata-rata disebabkan oleh kelompok bahan makanan, maka ketersediaan dan distribusi barang terutama produk pertanian agar mendapat perhatian,” katanya di Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Hasil Pelaksanaan Pembangunan sampai dengan triwulan III Tahun 2022 Kabupaten/Kota se Provinsi Sulut di Grand Kawanua, Rabu (16/11/2022).
Selanjutnya dalam pengendalian inflasi yang secara nasional terus dipantau, katanya, ada enam aksi yang perlu dilakukan oleh masing-masing daerah.
“Yaitu melaksanakan operasi pasar, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan dan gerakan menanam serta merealisasikan belanja tidak terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari APBD,” jelasnya.
Tak kalah pentingnya, kata Gubernur Olly adalah menjawab komitmen penghapusan kemiskinan ekstrem, di mana pemerintah pusat menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024.
“Diharapkan seluruh kabupaten/kota untuk berperan aktif dalam upaya pencapaian target tersebut,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan kabupaten/kota untuk mendata kembali keberadaan masyarakat miskin di masing-masing kabupaten/kota.
“Cari tahu secara pasti akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ekstrem tersebut dan mengambil tindakan yang tepat untuk menanggulanginya,” tandasnya.
Selanjutnya, dikatakan Olly untuk mengantisipasi krisis dengan mewujudkan ketahanan/kedaulatan pangan. Terkait hal ini, diharapkan masing-masing
kabupaten/kota agar melakukan perhitungan secara pasti kebutuhan pangan di wilayahnya dan berupaya untuk dapat menyiapkan kebutuhan pangan masyarakat di wilayahnya.
“Kita targetkan ke depan untuk secara bersama-sama dapat mewujudken Kedaulatan Pangan di Provinsi Sulawesi Utara melalui program Marijo Ba Kobong agar terus digalakkan,” ucapnya.
Dia juga meminta untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur dan fokus untuk komoditi pangan lokal disamping tetap mempertahankan komoditi-komoditi ekspor.
Perlu juga menjadi perhatian adalah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P32DN). Peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk menggerakkan perekonomian daerah, agar maksimalkan pemanfaatan produk dalam negeri/produk lokal dan secara khusus produk-produk UMKM.
Untuk kelancaran pembangunan ke depan, Pemprov Sulut dan kabupaten/kota sepakat berkomitmen :
• Mengoptimalkan dukungan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; terutama pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan oleh pusat di daerah, mutlak membutuhkan dukungan pemerintah daerah, contohnya dalam penyediaan lahan yang clean and clear untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur.
• Melakukan pendataan penerima manfaat dan lokus kegiatan pembangunan yang aktual dan faktual agar pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat berhasil dan tepat sasaran, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan data yang valid.
• Koordinasi yang lebih intens antara pusat dan daerah, salah satu prasyarat terwujudnya kesamaan pemahaman dalam memaknai kebijakan dan target pembangunan adalah dengan terbangunnya komunikasi yang baik dan berjenjang.
• Mengoptimalkan penggunaan potensi unggulan daerah dalam meningkatkan daya saing daerah, keberagaman potensi sumber daya alam yang dimiliki masing-masing daerah harus mampu dimanfaatkan secara optimal dengan meningkatkan nilai tambah produk sehingga memiliki keunggulan yang kompetitif dan komparatif sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.
• Meningkatkan kapasitas aparatur dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, a transparan dan akuntabel dalam mewujudkan a tatakelola pemerintah yang baik.
• Menciptakan kondisi yang kondusif untuk menjamin terselenggaranya program dan kegiatan pembangunan; penyelenggaraan pembangunan tidak mungkin dapat terlaksana jika tidak didukung dengan situasi yang aman.
“Saya berharap hasil dari Rakorev ini dapat dijadikan masukan dalam perencanaan pembangunan tahun 2024 baik Provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga target-target pembangunan yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat terimplementasi mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat desa,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik Asim Saputra menjelaskan bahwa hingga triwulan III tingkat kemiskinan di Sulut mengalami penurunan.
“Dari 15 kabupaten/kota pada tahun 2022 ini, ada 2 daerah yang persentase penurunannya signifikan yakni Boltim dan Minsel,” kata Asim.
Untuk menurunkan angka kemiskinan harus memperhatikan pengendalian inflasi.
“Pengendalian harga harus diperhatikan. Karena akan mendorong inflasi, atau bisa mengerek tingkat kemiskinan. Makanya
erlu kita dorong agar warga miskin punya uang,” katanya.
Asim menyebutkan, penyebab kemiskinan 10 persen disumbang oleh konsumsi rokok.
“Rokok telah membentuk garis kemiskinan setelah beras, yakni sebesar 9,78 persen atau hampir 10 persen yang disumbang rokok,” ujarnya.
Untuk pertumbuhan ekonomi, Asim mengatakan, Provinsi Sulut yang ditopang pertanian berhasil menempatkan capaian 6,62 persen yang jauh melampaui nasional.
“Pertanian menjadi backbone ekonomi kita, sehingga pertumbuhan ekonomi mencapai 6,62 persen. Ini juga digerakkan sektor transportasi, ke depan dapat dipastikan ekonomi kita dapat di atas 6 persen,” imbuhnya. (**/ajl)
