 |
| Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs Steven OE Kandouw. |
Dua daerah tersebut yakni Kabupaten Kabupaten Minahasa dan Talaud.
“Sesuai laporan Bank Indonesia, dua daerah tersebut belum melaksanakan tahap pengendalian inflasi,” kata Wagub Kandouw.
Ia menegaskan permasalahan inflasi tidak boleh dianggap sepeleh. Sebabnya, jika inflasi naik maka akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Bumi Nyiur Melambai.
“Inflasi naik saja 0,1%, maka akan mempengaruhi atau menambah jumlah kemiskinan, sehingga hal ini jangan kita anggap remeh. Ingat, Sulut memiliki populasi 2,6 juta jiwa,” bebernya.
Wagub Kandouw mengatakan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kenaikan inflasi, maka sinergitas pemerintah provinsi dan kabupaten kota wajib berjalan dengan baik.
“Termasuk juga soal penyaluran anggaraan dari pemerintah agar bisa berjalan. Dana cadangan dan bantuan sosial yang disediakan harus tersalur dengan baik dan sesuai aturan. Program Marijo ba Kobong dari Bapak Gubernur Olly Dondokambey pun sangat baik untuk dilaksanakan agar bisa menekan inflasi,” ujar Mantan Ketua DPRD Sulut ini.
Ia juga berharap, Dinas Perdagangan (Disperindag) yang ada di 15 kabupaten/kota se Sulut untuk dapat terus memonitor ketersediaan bahan pokok (Bapok), serta mengontrol harga di pasaran dan melakukan pengawasan.
Di kesempatan yang sama, Wagub Kandouw mengapresiasi Kota Manado dan Kota Kotamobagu dalam penanganan inflasi.
Keberhasilan ini pada pertemuan dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, Kota Manado dan Kota Kotamobagu menjadi perwakilan kabupaten/kota se-Indonesia yang memberikan testimoni terkait langkah kebijakan pengendalian inflasi yang sudah dilakukan.
"Sulut inflasi nya bagus, the best province pengendalian inflasi," ungkap Wagub Kandouw.
Rapat ini dihadiri stakeholder dan inatansi terkait baik provinsi dan kabupaten/kota di Sulut. (*/ajl)
