 |
| Ketua GTI Sulut Risat Sanger (Foto : Bhansu) |
INDIMANADO.COM, Manado - Garda Tipikor Indonesia (GTI) Sulawesi Utara (Sulut) adanya beberapa dugaan penyelwengan yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado.
Ketua GTI Sulut Risat Sanger mengatakan bahwa pihaknya mengendus dugaan dugaan kejahatan pemilu yang terjadi di KPU Kota Manado dimana ada indikasi pengelolaan keuangan hibah yang dikelola oleh KPU Manado di tahun sebelumnya saat Pemilukada diduga diselewengkan.
"Kami menerima Laporan tersebut berdasarkan juga dari sejumlah indikasi dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban mereka itu yang sedang kami godok dan pada saat awal tahun baru akan kami laporkan ke pihak penegak hukum untuk diproses," tutur Ichat, sapaan akrabnya, Minggu (1/1/2023)
GTI Sulut juga menerima laporan dari masyarakat terkait dengan seleksi panitia pemilihan di kecamatan yang dinilai tidak transparan dan ditutupi
"Karena kami melihat bahwa banyak figur yang lolos dengan nilai tertinggi di CAT, namun saat tes potensi akademik dan gugur seketika saat diwawancarai oleh internal KPU Manado jadi yang kami lihat adalah transparansi yang ditutupi," ujarnya.
Untuk itu dia meminta pihak penegak hukum mau pun juga KPU untuk membuka diri dan menjelaskan itu kepada masyarakat.
Dia juga menegaskan kalau hal itu tidak direspon, setelah pelantikan PPK GTI Sulut akan menggelar unjuk rasa mereka merespon tentang kejadian tersebut termasuk juga dugaan penyelewengan dana keuangan dalam pengelolaan KPU Kota Manado
"Penyelewang dana mencapai miliaran, karena banyak dokumen yang kami duga tidak sesuai dengan peruntukannya bahkan juga kami temukan ada yang diduga terindikasi kuat fiktif, contohnya tentang sosialisasi," kata Ichat.
GTI Sulut juga kata dia sedang menyiapkan surat ke KPP atas dugaan adanya anggota komisioner yang melanggar tentang etika dalam pelaksanaan tupoksi sehari-hari dan meminta kepada KPU Sulut untuk melakukan supervisi pengecekan terhadap KPU Kota Manado.
"Karena kami duga terlalu banyak yang offside dari pelaksanaan tupoksi mereka terutama juga soal pengelolaan anggaran dan juga soal seleksi PPK Kecamatan yang kemarin karena terlalu banyak manipulatif. Itu yang kami terima laporannya dari masyarakat dan kami mengindikasikan ini secara serius," pungkasnya.
(Han)
