 |
| Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara Ronald Lumbuun mengawali kinerjanya dengan memberikan arahan kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut Senin (02/01). (Foto istimewa) |
MANADO, Indimanado.com - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara Ronald Lumbuun mengawali kinerjanya dengan memberikan arahan kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut, Senin (02/01/2023).
Bersama para pimpinan tinggi pratama Kanwil, Kakanwil memberikan arahan bagi seluruh awak Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian hingga Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
Kakanwil membeberkan rencana kerja diawal tahun 2023 ini dan memberi arahan serta penguatan di setiap divisi.
Mengawali arahannya, Kakanwil mengajak seluruh jajaran untuk menjaga sikap netralitas.
Sebagai ASN dalam memasuki tahun politik, saya mengingatkan seluruh jajaran untuk fokus dalam pembangunan Zona Integritas menuju Kantor Wilayah Berpredikat WBK.
Lebih lanjut, Kakanwil juga menyoroti Deklarasi Janji Kinerja, hingga persiapan apel awal tahun 2023 bersama Menteri Hukum dan HAM secara virtual.
Kakanwil memberikan penguatan bagi setiap divisi mulai dari Divisi Administrasi.
Ia mengingatkan jajaran Administrasi untuk melaksanakan rapat evaluasi kinerja di setiap tanggal 25 dan segera membentuk tim RB dan ZI.
Desain, jingle, company profile dan yel-yel juga disoroti agar dibenahi. Dari Divisi Administrasi, Kakanwil menyasar ke Divisi Pemasyarakatan.
Kakanwil meminta jajaran Divpas untuk mengoptimalkan peran dan tugas Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal).
Selain itu ia juga menghimbau agar dilakukan pelatihan penembakan kepada petugas pemasyarakatan dan mendorong seluruh UPT PAS dalam meraih predikat WBK/WBBM.
Bagi tim divisi Keimigrasian, Kakanwil mengajak untuk memperkuat Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing).
Lebih lanjut, Kakanwil juga mendorong tim Divim untuk melakukan monitoring layanan yang ada di kantor-kantor imigrasi dan mendorong Kanim untuk melakukan terobosan/inovasi dalam hal pelayanan keimigrasian.
Terakhir, Kakanwil mendorong tim Divisi Pelayanan Hukum dan HAM untuk fokus pada Majelis Pengawas Daerah yang menyoroti kinerja notaris di wilayah Sulawesi Utara.
Tidak sampai disitu saja, Kakanwil juga menyinggung layanan-layanan Yankum yang meliputi KI, AHU, hingga mengajak tim Divisi YankumHAM untuk menjalin kerjasama dengan stakeholder seperti UMKM.
Dibahas pula mengenai tindak lanjut harmonisasi, persiapan zonasi perancang, tindaklanjuti pelanggaran HAM di wilayah Sulut hingga pelatihan Yankomas melalui Badiklat Sulut.
Diakhir arahan Kakanwil, dilakukan diskusi yang melibatkan pegawai Kanwil Kemenkumham Sulut dan para pimti pratama. (Dwi)
