 |
| Wakil Walikota Bitung, Hengky Honandar SE saat menerima Piagam Penghargaan Paritrana Award Tahun 2022 yang diserahkan langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE. |
Penghargaan dalam bentuk piagam tersebut diserahkan langsung Gubernur Olly Dondokambey kepada Wakil Walikota Bitung, Hengky Honandar SE disela-sela kegiatan Monitoring Evaluasi Instruksi Presiden No.2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sekaligus menghadiri Launching Peraturan Daerah Jaminan Sosial Provinsi Sulawesi Utara, di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (23/2/2023).
Dalam penerimaan penghargaan Paritrana Award ini, Kota Bitung menempati urutan ke 2 setelah Kota Manado, dan di ikuti oleh Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Selatan.
Piagam Paritrana ini diserahakan setelah sebelumnya Direktur BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK), Anggoro Eko Cahyo, memberikan penghargaan Paritrana Award Tahun 2022 Tingkat Provinsi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang diterima langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, dimana Provinsi Sulawesi Utara menjadi Juara Nasional tiga tahun berturut turut.
Gubernur Olly mengapresiasi dan berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat atas pemberian penghargaan ini. Menurutnya, perhatian Presiden Ir Joko Widodo terhadap program jaminan sosial sangat tinggi, dengan melibatkan 26 Kementerian dan lembaga di pusat maupun daerah guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing masing untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Implementasi pelaksanaan ini sudah kita tuangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang sama-sama kita launching barusan, sehingga apa yang menjadi perhatian bapak presiden terhadap program ini, tentunya wajib ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi bersama seluruh stakeholder, maupun pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara untuk terus mengoptimalkan program BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Gubernur Olly.
"Karena kita pun sudah merasakan hasilnya. Banyak masyarakat merasakan hasilnya dari keikutsertaan," tuturnya menambahkan.
Sebelumnya, Direktur BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengucapkan selamat buat Provinsi Sulawesi Utara karena selama 3 tahun berturut turut menjadi juara nasional Paritrana Award.
"Ya tentu saja ini sebuah prestasi yang membanggakan, karena akan menjadi motivasi, menjadi inspirasi bagi provinsi lainnya, bagi kota dan Kabupaten lainnya. Yang sejalan sangat dengan Inpres No.4 Tahun 2022 yang baru saja muncul tahun lalu, tentang kemiskinan ekstrem, di mana jaminan sosial tenaga kerja ini adalah salah satu upaya kita untuk menahan laju kemiskinan," ungkapnya.
Menurutnya, negara hadir melindungi warga negaranya, khususnya para pekerja melalui BP Jamsostek. Pihaknya diberikan amanah oleh Undang undang untuk melaksanakan 5 program saat ini yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.
"Tentu saja kami tidak bisa melaksanakan sendiri. Amanah Undang-undang ini kita lakukan bersama sama dengan bapak, ibu, para pimpinan, di Pemprov, Pemkot dan juga kabupaten. Sejalan dengan Inpres 2 tahun 2021, kita sama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan kepesertaan, semata mata bagian dari hak konstitusi mereka yang bekerja harus kita lindungi," jelasnya.
Dia juga menyampaikan laporan Desember 2022 secara nasional total 35,8 juta pekerja aktif yang terlindungi di Indonesia. Ini masih 1/3 dari total pekerja di Indonesia. Total pekerja Indonesia yang layak adalah 98 juta, saat ini baru 35 juta atau 36 juta, artinya baru 36% terlindungi.
"Beda halnya dengan Sulawesi Utara, di mana Pak Olly memimpin Desember lalu sudah 92,99% capaian Sulawesi Utara. Selamat untuk Sulawesi Utara," ucapnya.
Lanjut Anggoro Eko Cahyo, capaian yang tinggi ini karena didukung oleh bapak, ibu bupati dan walikota se-Sulut.
Diketahui, sebelumnya pada tanggal 2 februari 2023 dilakukan wawancara dan penilaian oleh panitia penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award kepada Wakil Wali Kota Bitung yang bertempat di salah satu Hotel di Kota Manado.
"Tahun lalu kami membayar memanfaat klaim selama satu tahun sebanyak 48 triliun, untuk Sulawesi Utara kurang lebih 248 miliar. Inilah yang menjadikan kami terus mendorong seluruh stakeholder untuk bersama-sama memastikan para pekerja terlindungi," Jelasnya.
Anggoro Eko Cahyo menambahkan, berdasarkan data, di Sulut 92,99 persen capaian itu adalah 725.000 pekerja sudah terdaftar, dari 780.000 pekerja.
"Ada rencana Pak Olly, sebuah inisiatif baru 100 orang pekerja per desa yang dilindungi, dengan 1.500 desa, maka akan ada 150.000 lagi pekerja yang terlindungi di Sulawesi Utara. Mudah mudahan ini menjadi sebuah langkah yang semakin ditiru oleh daerah lainnya," pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri, Ketua DPRD Sulut Andy Silangen, Forkopimda Sulut, Walikota dan Wakil Walikota se-Sulut yang hadir, Bupati dan Wakil Bupati se-Sulut yang hadir,Para Perwakilan Badan Usaha Skala Besar, Perwakilan Badan Usaha Skala Menengah,Perwakilan Badan Usaha Sektor Layanan Publik, Perwakilan Badan Usaha Kecil Mikro,Perwakilan Layanan Kecelakaan Kerja. (Ido Tobing)
