 |
| Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar SE saat mengikuti Rakor Inflasi Daerah Secara Virtual yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Istimewa |
Saat memimpin rakor kali ini, Mendagri memaparkan materi tentang pengendalian inflasi Tahun 2023, dan membahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi di daerah masing-masing tahun 2023.
Mendagri juga menyampaikan kembali arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada tanggal 23 Februari 2023 lalu di Balikpapan, diantaranya,
1.Peningkatan Konsumsi dan Belanja Masyarakat.
"PPKM telah dicabut, mobilitas dan belanja masyarakat harus di genjot, manfaatkan Even-even Seni dan olahraga, permudah perijinan untuk meningkatkan ekonomi.promosikan desa wisata untuk menyerap produk UMKM daerah."
2.Hilirisasi Produk.
"Hilirisasi itu bukan hanya di nikel, tembaga (hasil tambang) tetapi juga ada di perikanan, pertanian dan perkebunan."
3.Pastikan Ketersediaan Pangan di Daerah Masing-masing.
"Jaga harga dan jaga pasokan, sinergi antar daerah penting terutama bagi daerah surplus kepada daerah yang kurang.Kontrol langsung dengan turun ke pasar karena ini menyangkut dengan inflasi."
4.Belanja Produk Dalam Negeri.
"Mendorong APBD untuk membeli produk dalam negeri agar dapat membantu UMKM naik kelas."
5.Peningkatan iklim Investasi.
"tolong di cek kembali terkait kemudahan perizinan,undang dan tingkatkan daya tarik untuk melakukan investasi."
6.Penurunan Stunting.
"Tolong di monitor agar selalu ada penurunan setiap tahunnya."
7.Masa Depan Tenaga Honorer.
"Urusan tenaga honorer Masih dibahas untuk ditemukan jalan tengahnya."
Mengingat persoalan inflasi mendapatkan perhatian serius Presiden RI Joko Widodo, Mendagri juga menyampaikan arahan Presiden tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, yaitu,
1.Kepala daerah terus Memonitoring setiap minggu dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
2.Kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.
(Pertumbuhan Ekonomi Nasional merupakan gabungan penjumlahan dari daerah provinsi, kabupaten/kota.)
3.Pelaksanaan rapat TPID secara regular rutin (mingguan), agar perintahkan Sekda sebagai Kasatgas pangan untuk mengendalikan harga pangan.
4.Daerah-daerah yang kurang terkendali segera lakukan intervensi pengendalian, pemerintah pusat juga memonitor melalui TPIP (khususnya tarif PLN, PDAM, angkutan Kota). (Ido Tobing)
