 |
| Drs Steven OE Kandouw |
Wagub Kandow juga meminta komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam menurunkan angka stunting.
Menurutnya, belajar dari pengalaman tahun lalu, dana dari APBD dan APBN khususnya penanganan stunting kurang terserap.
“Karena strateginya dan implementasi kegiatan di lapangan di kabupaten/kota kadang-kadang kurang optimal. Jadi jangan heran Pak Tino (Kepala BKKBN Sulut) sudah berjuang supaya dapat APBN, tapi enggak ada kegiatannya dari kabupaten/kota masing masing,” sebutnya.
“Saya mengimbau pemerintah kabupaten/kota, seluruh ketua tim penanganan stunting ini fokus, begitu juga badan anggaran. Supaya masalah ini yang jadi masalah nasional, di Sulawesi Utara di 15 kabupaten/kota tidak main-main, tidak setengah-setengah dalam bekerja,” ujar Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting ini.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Steve Kepel membeberkan alokasi dana penanganan stunting di oleh Pemerintah Provinsi Sulut dikisaran 17,2 Miliar.
"Kita alokasikan sekira 17,2 miliar untuk menurunkan angka stunting dari 14 persen menjadi 0 persen pada tahun 2024," kata Kepel dalam laporannya pada Roadshow Daring Bersama Menko PMK Muhadjir Effendy, Jumat (17/3/2023).
Sementara DAK non fisik dana alokasi khusus bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) se Sulut tahun 2022 sebesar 24,5 miliar- pada 2023 sebesar 54,9 miliar. Juga lokasi APBD 2022 sebesar 12,6 miliar dan tahun 2023 sebesar 12,9 miliar.
Menurutnya, sarana penanganan stunting sudah disiapkan dan ini juga tersebar di seluruh Sulut.
"Ada 2.287 posyandu, 198 Puskesmas, 54 rumah sakit, 605 ahli gizi, 2.778 bidan dan 522 tim pendamping keluarga," kata Kepel. (*/ajl)
