 |
| Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bitung, Hengky Honandar SE saat presentasi Evaluasi Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 TKPK Kota Bitung. Ist |
Dalam presentasinya, Hengky Honandar mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Bitung telah berupaya keras untuk menurunkan angka kemiskinan sejak periode 2018 hingga 2022. Namun, ia mengakui bahwa data mengenai kemiskinan di Kota Bitung masih belum akurat. Hal ini terkait dengan tidak optimalnya proses verifikasi dan validasi data mengenai jumlah penduduk miskin dan miskin ekstrem. Karena alasan tersebut, program penanggulangan kemiskinan di Kota Bitung belum berjalan dengan optimal.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Hengky Honandar menekankan pentingnya peran aktif stakeholder dalam melakukan sinergi dan kolaborasi. Pemerintah Kota Bitung telah mengambil langkah-langkah tindak lanjut, antara lain, melakukan pendataan penduduk secara digital (Micro Data) yang dapat menjadi acuan dan pembanding serta verifikasi bagi penerima program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, dilakukan juga penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna meningkatkan ekonomi masyarakat.
Sementara, Ketua TKPK Provinsi Sulut, Steven Kandouw mendorong pemda kabupaten/kota untuk melakukan identifikasi angka kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing.
“Pulang dari sini lakukan cara untuk telusuri orang-orang yang masuk di angka penduduk miskin ekstrem tersebut,” ujarnya.
Ia juga menyarankan, setelah identifikasi langsung dilakukan penetrasi yakni support dengan sembako sampai dengan penetapan APBD Perubahan.
“Nanti setelah itu kita lakukan kegiatan tematik untuk penduduk miskin ekstrem. Ini harus terlibat semua, baik SKPD bukan hanya dinas sosial. Semua harus ada benang merah dengan penanggulangan kemiskinan, supaya tahun 2024 nanti kemiskinan ekstrem sudah bersih,” terangnya.
Ia juga mendorong penggunaan CSR dari pihak perusahaan untuk membantu upaya mengatasi kemiskinan.
“Bukan cuma CSR dari peruhaaan besar, tapi juga perusahaan kecil. Saya rasa mereka akan tertarik, tinggal bagaimana kita beri imbauan terus dilanjutkan pemetaan,” pungkasnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh para Wakil Bupati/Wakil Walikota Provinsi Sulut, Ketua Dharma Wanita Provinsi Sulut Christian Kepel Soputan, para pimpinan Instansi Vertikal Provinsi Sulut, para Pejabat Tinggi Pratama Provinsi Sulut, dan Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Upaya kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kota Bitung. (Ido Tobing)
“Pulang dari sini lakukan cara untuk telusuri orang-orang yang masuk di angka penduduk miskin ekstrem tersebut,” ujarnya.
Ia juga menyarankan, setelah identifikasi langsung dilakukan penetrasi yakni support dengan sembako sampai dengan penetapan APBD Perubahan.
“Nanti setelah itu kita lakukan kegiatan tematik untuk penduduk miskin ekstrem. Ini harus terlibat semua, baik SKPD bukan hanya dinas sosial. Semua harus ada benang merah dengan penanggulangan kemiskinan, supaya tahun 2024 nanti kemiskinan ekstrem sudah bersih,” terangnya.
Ia juga mendorong penggunaan CSR dari pihak perusahaan untuk membantu upaya mengatasi kemiskinan.
“Bukan cuma CSR dari peruhaaan besar, tapi juga perusahaan kecil. Saya rasa mereka akan tertarik, tinggal bagaimana kita beri imbauan terus dilanjutkan pemetaan,” pungkasnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh para Wakil Bupati/Wakil Walikota Provinsi Sulut, Ketua Dharma Wanita Provinsi Sulut Christian Kepel Soputan, para pimpinan Instansi Vertikal Provinsi Sulut, para Pejabat Tinggi Pratama Provinsi Sulut, dan Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Upaya kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kota Bitung. (Ido Tobing)
