 |
| Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs Steven Kandouw bersama Ketua KPK RI, Firli Bahuri. Istimewa |
Dalam RDP ini, Ketua KPK Firli Bahuri memberikan peringatan kepada seluruh jajaran pejabat di Provinsi Sulut untuk menjauhi perilaku korupsi. Firli menegaskan bahwa pemberantasan tindak korupsi adalah hal mutlak. Ia juga mengajak pejabat yang bertugas melayani rakyat untuk bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
“Sesungguhnya mata rakyat adalah mata KPK, sehingga saya minta bantuan semuanya. Apabila mengetahui ada tindak korupsi, agar melakukan pelaporan dan tentu juga aktif untuk mengikuti pemberantasan korupsi,” ungkapnya saat diwawancarai awak media usai RDP.
“Jauhi perilaku koruptif, dan jangan ada lagi membuat suatu kebijakan yang membuka celah terjadinya korupsi. Sesungguhnya karya kita, karya anak bangsa merupakan amanah daripada pendiri bangsa kita untuk sama-sama berkomitmen memberantas korupsi, sehingga Indonesia bebas dari korupsi,” jelasnya.
Ia berharap bahwa semua pihak akan berkomitmen dalam memberantas korupsi, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang bebas dari korupsi.
Wakil Gubernur Steven Kandouw menyatakan bahwa upaya untuk mengurangi dan menghilangkan tindakan korupsi di Provinsi Sulut sudah menjadi fokus utama.
“Sejujurnya, upaya, ikhtiar serta semangat dan usaha-usaha kita semua untuk mengurangi bahkan menghilangkan tindakan korupsi sudah sangat universal. Bukan parsial lagi,” ungkap Wagub Kandouw.
Dia juga memuji kerjasama dengan KPK RI dalam konsep Monitoring Center for Prevention (MCP), yang telah meningkatkan kesadaran dan usaha pemberantasan korupsi di daerah.
Terkait MCP, Wagub Kandouw menjelaskan bahwa di Sulut ada sejumlah daerah yang mendapatkan peringkat. “Ada beberapa daerah kita yang 10 besar, seperti Minahasa Tenggara, MCP nasional ranking 4. Provinsi Sulut juga masuk 10 besar MCP-nya. Tahun ini, memang agak turun, karena piutang kita belum tertagih, dalam konteks pajak kendaraan,” sebutnya.
Ia menyampaikan bahwa Gubernur Olly Dondokambey selalu mengawasi dan mengingatkan kinerja. Termasuk masyarakatnya, tidak hanya seluruh pemangku kepentingan, bahkan masyarakar didorong untuk berpikir dan punya mindset untuk antikorupsi. “Tak itu saja, Pemprov Sulut yang diberikan tanggung jawab mengelola pendidikan di tingkat SMA dan SMK, telah memberikan mata pelajaran lokal konten Sulut. Yakni dengan memasukkan mata pelajaran tentang akuntabilitas, antikorupsi di kalangan anak muda. Kami percaya pencegahan korupsi ini juga harus dimulai dari generasi penerus kita,” pungkasnya.
Dalam kegiatan RDP ini, turut hadir Forkopimda Sulut, Sekprov Sulut Steve Kepel, bupati dan walikota se-Sulut, serta para pejabat lingkup Pemprov Sulut. (*/Alfa Jobel)
