Dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Kandouw menyampaikan apresiasi atas komitmen KPK dalam menjaga aset nasional seperti Danau Tondano. Ia menggambarkan betapa pentingnya Danau Tondano bagi Provinsi Sulut, menyebutnya sebagai jantung daerah tersebut. Ia juga menekankan bahwa keringnya Danau Tondano dapat mengancam setengah penduduk Sulut.
Wakil Gubernur Kandouw menyatakan bahwa selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah ditargetkan pembangunan sebanyak 65 bendungan. Saat ini, sudah ada sekitar 40-an bendungan dengan anggaran total hampir Rp200 triliun. Namun, ia menganggap ironis bahwa sumber daya seperti Danau Tondano, yang mencakup sekitar 4.100 hektar, belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dijaga.
Ia mengajukan permintaan kepada kementerian terkait untuk membuat roadmap pemanfaatan Danau Tondano, dengan harapan bahwa anggaran yang lebih besar akan dialokasikan untuk pengelolaannya. Ia menyoroti manfaat positif yang diberikan oleh Danau Tondano, termasuk kontribusinya dalam menghasilkan energi terbarukan yang mendukung Sulut memiliki indeks energi terbarukan yang jauh di atas rata-rata nasional.
Wakil Gubernur Kandouw menyatakan,
“Kita sudah di atas 50 persen, nasional baru 20 persen. Karena kita memiliki PLTU Lahendong dan PLTA dari Danau Tondano. Bayangkan kalau kita pake batu bara dan gas. Tapi kita sudah ada empat pembangkit listrik yang dihasilkan dari air Danau Tandano."
Ia menegaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud komitmen bersama untuk menjaga aset negara. Kehadiran KPK dalam pemasangan patok batas sempadan tersebut dianggapnya sebagai langkah penting untuk menghindari klaim lahan yang dapat membahayakan kepemilikan lahan di sekitar Danau Tondano.
Wakil Gubernur Kandouw mengakhiri dengan menyampaikan terima kasih kepada Deputi KPK dan seluruh pihak yang turut serta dalam menjaga Danau Tondano, sebagai langkah nyata untuk melindungi aset berharga ini.
Acara ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, Dirjen SDA Kementerian PUPR Bob Lombogia, Bupati Minahasa Royke Roring, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Forkopimda Minahasa, serta Sekda Minahasa Lynda Watania. (*Alfa Jobel)
