Bitung, Indimanado.com – Kota Bitung memperoleh kehormatan sebagai Kota Percontohan atau Kota Pilot pertama di Sulawesi dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional (NUDP) tahap II, bersama dengan tujuh kota lainnya, yaitu Bengkulu, Bandar Lampung, Tangerang Selatan, Bogor, Surabaya, Ambon, dan Jayapura.
Pada Rabu (8/11/2023), Wakil Walikota Bitung, Hengky Honandar SE, didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Drs. K.W. Benny Lontoh MA dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Drs. Sifri Mandak MSi MAP, menerima kunjungan Tim Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beserta Tim Courtesy Visit dan Pelingkupan kegiatan Capital Investment Planning (CIP) 8 Kota Pilot NUDP Tahap 2.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi NUDP Kota Pilot Tahap II yang telah dilaksanakan pada 10 Oktober lalu di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur Jakarta. Tim Direktorat Jenderal Bina Bangda Kemendagri, sebagai Project Management Unit (PMU) NUDP, melakukan kunjungan ini untuk menginisiasi dan memfasilitasi penerapan Capital Investment Planning (CIP) di Kota Bitung.
NUDP merupakan pengembangan kelembagaan dan kebijakan perkotaan nasional dalam suatu perencanaan terpadu untuk pembangunan perkotaan. Program ini, yang didanai oleh Bank Dunia, melibatkan koordinasi lintas sektor di antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai Executing Agency, Direktorat Pembangunan Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri sebagai Project Management Unit (PMU).
NUDP didukung oleh Aplikasi Capital Investment Planning (CIP) yang membantu pemerintah kota meningkatkan kapasitas mereka dalam mengidentifikasi infrastruktur dan investasi prioritas dalam rencana pembangunan yang terpadu. Fokus utama CIP adalah pada aspek tata ruang kota, efisiensi anggaran, dampak ekonomi dan sosial, serta pengurangan dampak lingkungan. Hadir dalam kegiatan ini adalah Tim CIP-NUDP dan OSP Dirjen Bina Pembangunan Daerah melalui Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Kemendagri RI. (Ridho L Tobing)
