 |
| Giat tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun yang hadir bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan Aris Munandar, Kepala Divisi Keimigrasian Syamsul Efendi Sitorus, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy Hendra Pakpahan. (Foto istimewa) |
MANADO, Indimanado.com - Mengusung Tema “Sinergitas Tim Pengawasan Orang Asing dalam Rangka Pengawasan Orang Asing Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Sulawesi Utara”, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara menggelar kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 di Hotel Roger's Manado, Selasa (14/11).
Giat tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun yang hadir bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan Aris Munandar, Kepala Divisi Keimigrasian Syamsul Efendi Sitorus, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy Hendra Pakpahan.
Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan pentingnya pelaksanaan rapat ini guna menjaga kedaulatan negara dan memastikan bahwa proses Pemilihan Umum tahun 2024 berjalan dengan lancar.
"Dalam menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024, kita tidak dapat mengabaikan keberadaan orang asing yang mungkin terlibat dalam aktivitas politik. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kehadiran dan partisipasi mereka perlu diperketat, bukan sebagai
bentuk diskriminasi, melainkan untuk menjaga keadilan dan keabsahan suara rakyat," pungkasnya.
 |
| Giat tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun yang hadir bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan Aris Munandar, Kepala Divisi Keimigrasian Syamsul Efendi Sitorus, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy Hendra Pakpahan. (Foto istimewa) |
Oleh karena itu, melalui rapat Timpora ini, Kakanwil berharap Instansi pemerintah di Wilayah Sulawesi Utara dapat saling berkoordinasi, mengumpulkan informasi serta melakukan pertukaran Informasi khususnya terkait keamanan dan pengamanan keberadaan dan kegiatan orang asing secara berjenjang.
Sehingga nantinya dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran Keimigrasian atau tindakan kriminal lainnya yang dilakukan oleh Orang Asing khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. (Dwi)
