261 Anggota PPS Dilantik, Ketua KPU Manado Minta Seriusi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 261 Anggota PPS Dilantik, Ketua KPU Manado Minta Seriusi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan - Media Independen

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

261 Anggota PPS Dilantik, Ketua KPU Manado Minta Seriusi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

26 May 2024 | 18:30 WIB Last Updated 2024-05-26T10:30:42Z

 

Pelantikan 261 anggota PPS se-Kota Manado di Hotel Four Point Manado.


MANADO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado melantik 261 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilkada 2024. Pelantikan berlangsung di Hotel Four Point, Minggu (26/5/2024).


Pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah dan jabatan dan disertai penandatanganan berita acara oleh tiga perwakilan PPS, yakni Sisca Winowoda, Fransisca Dahua dan Nurdila


Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Pakta Integritas oleh Deity Ratag dan penandatanganan Pakta Integritas oleh perwakilan anggota PPS dan Ketua KPU Manado.


Ketua KPU Manado Ferley Kaparang pada sambutannya mengatakan pelantikan ini merupakan rangkaian dari tahapan pilkada, dimana sebelumnya telah dilaksanakan bimtek dan pelantikan anggota Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK).




Ia menyentil tentang Pakta Integritas yang dibacakan, bukanlah hanya sebatas kiasan semacam puisi. "Tapi isi dari poin ke poin sangatlah luar biasa karena memang berhubungan dengan integritas dalam pelaksanaan pilkada nanti," katanya.


Ferley berharap, anggota PPS yang dilantik untuk bisa bersinergi dengan sesama anggota dan semua stakeholder, karena tugas PPS bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak hal yang perlu dilakukan penyesuaian.


"Yang sudah pernah menjabat pada proses pemilu, dapat melakukan introspeksi diri agar dapat mengetahui kekurangan yang pernah dilakukan agar bisa diperbaiki pada tahapan pilkada ini," terangnya.


"Untuk anggota PPS yang baru dilantik agar dapat menyesuaikan dengan anggota yang lain, sehingga tahapan pilkada bisa berjalan dengan baik," tambahnya.




Ferley juga menyinggung persoalan krusial sebagai anggota PPS adalah laporan pertanggungjawaban yang sampai saat ini menjadi persoalan serius. Menurutnya, untuk menghindari penyimpangan, lebih baik KPU yang melakukan audit daripada nantinya aparat yang mengaudit.


"Ini uang negara, sehingga hati-hati dalam pengelolaan keuangan negara. Kami memfasilitasi anggota PPS dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan," tegasnya.


Sementara Ketua Divisi Perencanaan dan Data KPU Provinsi Sulut, Lanny Ointoe meminta anggota PPS yang baru dilantik untuk tidak berleha-leha karena tahapan pilkada yang sudah berjalan.


"Saya ucapkan selamat kepada anggota PPS yang sudah dilantik, mari kita bekerja, kalian bukan sekadar adhock tapi ini pekerjaan yang serius," pungkasnya.


Penulis: Asrar Yusuf


CLOSE ADS
CLOSE ADS
close