 |
| Sekretaris Bidang (Sekbid) Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Komisariat IAIN Manado Akbar Djafar. (Foto: Pribadi) |
MANADO - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Sulawesi Utara terus mendapatkan dukungan. Salah satunya dari ormas mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat IAIN Manado.
Hal ini disampaikan melalui Sekretaris Bidang (Sekbid) Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Komisariat IAIN Manado, Mohammad Ali Akbar Djafar.
Dukungan tersebut juga menepis kabar ormas mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus tersebut terlibat atau berafiliasi dengan kekuatan politik. Apalagi salah satu kadernya dikabarkan bakal maju dalam pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado (Pilwako).
"Setiap kader asli HMI pasti mengetahui independensi HMI seperti apa, itulah dukungan kita di Pilkada nanti," ujar Akbar Djafar, Jumat (28/6/2024).
Karena independensi inilah HMI membantah memberikan rekomendasi kepada salah satu senior HMI yakni Firman Ai Mustika yang bakal maju sebagai calon Wakil Walikota Manado di Pilwako 2024 ini.
"Jangankan rekomendasi, memberi dukungan pun tidak bisa dilakukan oleh kader HMI. Tapi dukungan kepada penyelenggara pemilihan tetap kami berikan," tegas Akbar Djafar.
Lanjut dia, HMI merupakan organisasi independen yang sifatnya tidak berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu maupun perorangan. “Jadi tidak ada yang namanya rekom yang dikeluarkan dari HMI baik itu lisan maupun dalam bentuk tertulis dan semua kader HMI tau akan hal itu,” terangnya lagi.
Dia mengatakan, HMI fokus pada kegiatan membina kader, mempersiapkan kader terbaik umat dan bangsa. Jika nanti ada kader HMI yang nantinya terpilih di pilkada, itu menandakan pengkaderan berhasil.
Namun secara umum, kata Akbar Djafar, setiap warga masyarakat pasti mengharapkan pilkada serentak 2024 ini berlangsung aman, damai dan sukses. Begitu juga dengan organisasi tempatnya bernaung.
Lanjutnya, ada cara agar pelaksanaan pilkada berlangsung aman. Salah satunya adalah mendukung TNI dan Polri. Dua institusi inilah yang menjadi garda terdepan mengawal keamanan.
Kebijakan pemerintah pun harus didukung. Pemerintah dikatakannya sebagai perpanjangan tangan masyarakat pada pembangunan infrastruktur untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.
"Bagaimana negara kita, daerah kita bisa maju kalau tidak memberi dukungan? Terciptanya masyarakat yang adil dan makmur kalau kita memberikan dukungan kepada pemerintah," pungkasnya. (***)
