Sebagai bagian dari elemen dan garda terdepan dalam menciptakan kedamaian serta keharmonisan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, OKP juga menjadi elemen penting dalam menjaga alam berdemokrasi di Sulawesi Utara.
Karenanya, memperoleh masukan dan saran dari masyarakat khususnya organisasi kepemudaan menjadi hal yang sangat dibutuhkan KPU dalam melaksanakan setiap proses tahapan pilkada sehingga dapat berjalan dengan baik.
Sebagaimana yang Ketua KPU Sulut Kenly Poluan sampaikan, "OKP adalah tingkat penting dalam Pemilu atau Pilkada, pertemuan ini disebut konsolidasi demokrasi, itu faktual sudah menjadi perbincangan publik, Pilkada berlangsung ada banyak masalah, hal itulah perlu masukan dari semua pihak," ucap Poluan.
Meskipun secara internal KPU Sulut sudah memiliki sistem dan mekanisme sendiri dalam mengawasi dan memperbaiki setiap permasalahan yang kerap terjadi, namun dengan banyaknya laporan kesalahan yang masuk ke KPU, membuat partisipasi masyarakat dalam turut memperbaiki permasalahan dalam setiap proses pelaksanaan tahapan pilkada menjadi hal sangat krusial.
"Bisa kami temukan sendiri lewat pantau dari sistem kami atau dari laporan masyarakat dan kita lakukan perbaikan. Sehingga partisipasi dari masyarakat itu sangat penting," ungkap Poluan.
Selain itu, sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi, Poluan juga mengungkapkan bahwa dibutuhkan peran aktif dari berbagai elemen masyarakat terutama para pemuda dalam turut mewujudkan pilkada yang substansial dengan menciptakan para pemilih rasional.
"Masalah paling besar itu, ada pada substansial Pemilu. Karena banyak pemilih kita yang pragmatis entah dari finansial atau sentimental. Itulah kami menganggap keterlibatan masyarakat terutama sipil muda kami anggap sangat penting," ujar Poluan.
Sementara itu, Kadiv Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
KPU Sulut Awaluddin Umbola memandang bahwa organisasi kepemudaan memiliki pengaruh besar dalam membantu menjaga tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih, sebagaimana yang terlihat pada pemilu 2024 lalu, dimana partisipasi pemilih di Sulut bahkan telah melampaui pencapaian target nasional.
Maka, mengingat hal tersebut Umbola mengharapkan target peningkatan partisipasi pemilih juga akan berefek pada Pilkada nanti.
"Target partisipasi masyarakat akan sama saat Pemilu yaitu 82% yang datang ke TPS untuk memilih karena ini lebih dari target Nasional. Karena itulah peran organisasi dan masyarakat sangat penting untuk menjaga tingkat partisipasi pemilih," ujarnya.
Oleh karena itu, melalui pertemuan pada kegiatan sosialisasi tahap pilkada ini, diharapkan Organisasi Kepemudaan di Sulawesi Utara dapat turut mengedukasi serta mensosialisasikan setiap tahapan Pilkada, sehingga pesan tentang Pilkada akan lebih efektif tersampaikan kepada masyarakat luas.
Begitu pula dengan kemampuan para tokoh-tokohnya dalam memobilisasi massa pada saat hari pemilihan, tentunya hal ini akan sangat berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih di Sulut agar tetap dapat terjaga seperti pemilu sebelumnya.
Sosialisasi yang dihadiri Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon tersebut juga menghadirkan narasumber dari Komisioner Bawaslu Sulut periode 2012-2017 Jhon Suak SE MSi beserta Pemateri dari Polda Sulut, Kesbangpol dan BPPH Sulut.
Sementara dari Sekretariat KPU Sulut yang turut menghadiri kegiatan tersebut adalah Plt Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda, Kabag Teknis Penyelenggara, parmas, hukum dan SDM Charles Worotitjan, Kasub Teknis penyelenggara dan parmas Novie Runtukahu.
(Ridho L Tobing)
