 |
| Ketua KPU Sulut Kenly Poluan saat membuka kegiatan. |
Hal ini diungkapkan saat gelar Media Gathering KPU Sulut bersama perwakilan media lokal dan nasional yang ada di Sulawesi Utara yang diadakan di Rumah Kopi K8 bilangan Sario Kota Manado, Rabu (10/7/2024) pagi.
Media Gathering yang dikemas dalam bentuk diskusi dan saling berbagi informasi ini, turut dihadiri langsung oleh Anggota DKPP RI Muhammad Tio Aliyansha bersama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Sam Ratulangi Dr Ferry Daud M Liando, S.IP, MSi dan Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh sebagai narasumber.
 |
| Anggota DKPP RI Muhammad Tio Aliyansha menyampaikan apresiasi dan harapannya. |
Ketua KPU Sulut Kenly Poluan, saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi petugas pantarlih dalam melakukan pencoklitan ditengah masyarakat, salah satu diantaranya adalah jadwal waktu temu dengan masyarakat di desa yang kebanyakan berada di kebun saat pantarlih berkunjung.
“Proses pemutakhiran data pemilih ini tahapannya panjang, yaitu empat bulan. Jadi selama periode itu kita berupaya mendata masyarakat dengan sebaik mungkin, dan memastikan tidak ada yang terlewat dalam proses Coklit. Sehingga bisa menghasilkan DPT yang akurat,” terang Poluan.
Poluan juga menyampaikan bahwa koordinasi dan kerjasama yang dijalin KPU dengan berbagai pihak khususnya media pers bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan tersebut valid dan dapat meminimalisir potensi data ganda. “Kerjasama antara KPU, media, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan kualitas data pemilih yang akan digunakan dalam Pilkada 2024,” ucap Poluan.
Memasuki pemaparan narasumber yang di moderatori oleh Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin) KPU Sulut Lanny Ointu, berharap KPU dan media dapat terus bersinergi dengan lebih erat lagi demi terlaksana dengan baik dan transparannya tahapan pilkada di Sulawesi Utara.
 |
| Media Gathering KPU Sulut bersama perwakilan media lokal dan nasional yang ada di Sulawesi Utara. |
Selanjutnya, Anggota DKPP RI Muhammad Tio Aliyansha yang turut hadir dalam kegiatan media gathering pagi itu menyampaikan apresiasinya atas kesuksesan perhelatan pemilu 2024 di Sulawesi Utara sekaligus memberikan pengingat dan harapannya terkait penyelenggaraan tahapan pilkada 2024 mendatang di Sulawesi Utara.
"Dari sisi penyelenggaraan, KPU, Bawaslu juga jajarannya memiliki kewenangan yang cukup besar, cukup luas, sehingga potensi untuk dilaporkan, potensi untuk dipermasalahkan itu semakin luas," ucap anggota Panwaslu Kabupaten Lampung Utara tahun 1999 itu.
Dirinya juga mengingatkan jajaran Sekretariat dalam penggunaan anggaran, "Dari sisi anggaran pun demikian, bahwa penyelenggaraan pilkada ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran daerah, dan kewenangan penggunaan anggaran pun, itu dilakukan secara maksimal ditingkat daerah masing-masing. Artinya tidak hanya bagi jajaran penyelenggara Komisioner saja tetapi dalam hal akuntabilitas penggunaan keuangannya pun sangat penting untuk menjadi perhatian jajaran Sekretariat".
 |
| Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin) KPU Sulut, Lanny Ointu. |
Tio juga mengingatkan bahwa laporan yang tidak melalui prosedur peraturan DKPP tidak bisa dilayani. "Kami DKPP sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dimiliki, menerima pengaduan dari masyarakat, kemudian menerima pengaduan dari peserta pemilu, kemudian dari Tim Kampanye dan dari pemilih. Dan kami juga mempunyai wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan, kemudian memutus perkara dan memberi sanksi, tapi kami mempunyai kewajiban untuk bersikap pasif, sehingga banyak sekali dari teman-teman didaerah yang WA, telepon kemudian melaporkan tidak melallui jalur yang diatur dalam peraturan DKPP tentang pedoman beracara, itu tidak bisa dilayani, atau ditindaklanjuti," tegas Tio.
Diatas itu semua Tio juga mengungkap harapannya terkait penyelenggaraan Pada serentak 2024 di Sulawesi Utara. "Semoga tidak banyak persoalan-persoalan ataupun permasalahan yang akhirnya berakhir sampai di Jakarta ataupun dilakukan pemeriksaan
terhadap teman-teman penyelenggara pemilu di Sulawesi Utara. Dan tidak ada juga dampak dari keputusan PHPU yang dilakukan oleh peserta pemilu di Mahkamah Konstitusi," ucap Anggota KPU Kabupaten Lampung Utara selama dua periode tersebut.
"Ini sebuah kinerja yang baik bagi teman-teman di Sulawesi Utara, kami sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan penyelenggaraan pilkada kedepan bisa berjalan baik, lancar, aman dan damai, tentunya dengan mengedepankan integritas dan profesionalitas semua jajaran penyelenggara pemilu," harap Tio Aliyansha.
Kemudian setelah itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh dalam bagian dari informasi dan laporan yang disampaikannya mengatakan, "Khusus terkait data pemilih, saya informasikan bahwa sampai dengan 10 hari pelaksanaan coklit atau sejak KPU melakukan evaluasi coklit tahap I, kami sudah sampaikan kepada teman-teman KPU, sudah ada 154 saran perbaikan yang ditujukan oleh jajaran pengawasan pemilu kepada KPU, baik melalui Kabupaten-Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan," sebut Ardiles Mewoh.
 |
| Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh. |
Mewoh juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi pengawasan terhadap proses pemutakhiran data yang saat ini sedang bergulir.
"Jadi sejauh ini kami masih melakukan evaluasi, dari 154 calon perbaikan ini sudah berapa yang ditindaklanjuti, berapa yang belum ditindaklanjuti. Tapi paling tidak, Bawaslu terus berkomitmen terus melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih, khususnya coklit yang sementara berjalan ini dengan seoptimal mungkin," tandas Mewoh.
Dirinya juga berharap, pelaksanaan coklit ini tidak hanya berfokus pada target realisasi tetapi lebih kepada kualitas. "Masih ada waktu yang tersedia ini, itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh teman-teman KPU. KPU jangan hanya mengejar realisasi capaian coklit, jangan cuma kejar 90-100%, karena yang kita cari adalah bobot, kualitas dari pelaksanaan coklit," sentilnya
Jajaran Bawaslu akan memastikan proses coklit ini sesuai dengan mekanisme konfirmasi langsung kepada para calon pemilih. "Jangan misalnya, datang ke rumah, tidak ketemu orangnya, sudah dianggap di coklit, jadi kami akan cek, ini 99% ini apakah sudah memang menanyakan mengkonfirmasi kepada pemilih, atau cuma sekedar datang. Karena temuan dilapangan banyak sekali yang datang tidak ada orangnya," terang Mewoh.
"Tapi kan ini masih panjang waktunya, kami mengingatkan saja, jangan hanya mengejar capaian 99% sesuai percepatan nasional. Kita himbau juga, setelah coklit bisa mencapai 100%, ini bisa di review kembali, bisa diuji ketika, bisa di cek lagi, bisa dipastikan lagi jika ada hal-hal yang belum tuntas sebenarnya, karena lebih baik dia bekerja detail dan selesai daripada kita 100% tapi banyak sisanya," tegas Ardiles Mewoh.
Pada sesi akhir, ia juga menghaturkan ungkapan Terima kasihnya kepada para rekan awak media yang senantiasa mengawal proses pemilu di Sulawesi Utara.
"Teman-teman media Terima kaaih karena sampai hari ini tetap konsisten mengawal proses demokrasi di Sulawesi Utara. Sepanjang Pemilu 2024, boleh dihitung dengan jari untuk pemberitaan negatif dari teman-teman media, yang ada adalah pemberitaan yang sifatnya mendukung tugas program dari KPU maupun Bawaslu, sehingga partisipasi Provinsi Sulut salah satu yang tertinggi secara nasional," hatur Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh.
(Ridho L Tobing)
