Ps Pasi Litbang Korem 131 Santiago Kapten Inf Leonard menyampaikan bahwa Pilkada Serentak sebagai sarana Integrasi bangsa memiliki 5 potensi kerawanan yang patut untuk di waspadai dan diantisipasi.
Kerawanan tersebut diantaranya persaingan tinggi antar calon kepala daerah, yang bisa memicu konflik antar pendukung pasangan.
Selain itu, rawannya pelanggaran selama masa kampanye dan potensi terjadinya kerusuhan ditingkat daerah menjadi catatan bagi pihak Korem 131/Santiago.
Selanjutnya, perselisihan hasil pemilihan juga layak mendapat perhatian untuk diantisipasi serta kerawanan penggunaan media sosial dalam menyebarkan informasi, masuk dalam potensi kerawanan yang terpetakan.
Atas potensi kerawanan ini, Kapten Leon menyajikan juga, tindakan seperti apa yang dibutuhkan untuk mengantisipasi kerawanan pilkada 2024 ini diantaranya, Pertama, memberikan informasi yang jelas dan transparan.
Kedua, memastikan proses pemilihan dan penghitungan suara berlangsung secara adil serta transparan. Ketiga, menindak tegas segala bentuk pelanggaran selama proses pentahapan.
Keempat,memastikan semua pemilih memiliki akses yang mudah untuk memberikan hak suara. Kelima, mengajak semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif.
Keenam, menjamin hak-hak politik tanpa adanya diskriminasi.
Terkait peran Korem 131/Santiago, Kapten Leon mengatakan, "Kami lapisan kedua, karena yang pertama pasti polisi. Namun dibeberapa tempat seperti papua, TNI menjadi tumpuan untuk logistik itu sampai ke TPS," ujarnya.
Sementara itu, narasumber kedua Asintel Danlantamal VIII Kolonel Laut Ir Florendo V Jacobus Msi MTr Opsla dalam materi Peran TNI dalam mewujudkan pilkada yang damai menyampaikan perkembangan aktual atas porensi tahapan pilkada 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan pemilu 2024.
Berdasarkan data Pemilu 2019, terjadi PSU di wilayah Prov. Sulut diantaranya di Kota Manado PSU terjadi pada 4 TPS, di Kota Bitung pada 5 TPS, dan di Kota Tomohon pada 4 TPS.
Bawaslu RI telah mengumumkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, di mana IKP Prov. Sulut merupakan IKP yang masuk ke dalam kategori rawan tinggi dengan presentase 87,48%. Selain itu, berdasarkan hasil penyusunan Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) 2024 yang dilakukan oleh Polri sejak Agustus 2022, pada tahap III (pengambilan data Agustus 2023), Prov. Sulut masuk ke dalam kategori sangat rawan.
Sementara potensi kerawanan terdiri dari peningkatan kerawanan pilkada, seperti gangguan terhadap kelancaran Tahapan Pilkada 2024, serta timbulnya opini negatif di Masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu 2024.
Kolonel Jacobus juga menyampaikan perlunya untuk mengantisipasi permasalahan logistik pilkada, misalnya terkait kerusakan logistik seperti surat suara saat penyortiran dan pelipatan kertas surat suara yang memiliki kerarawan untuk dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab jika tidak diawasi proses pemusnahannya.
Kolonel Jacobus juga mengingatkan tentang netralitas ASN, mengingat Provinsi Sulut masuk dalam 10 provinsi dengan Indeks kerawanan tertinggi isu netralitas ASN.
Kolonel Jacobus dalam penjabarannya tentang potensi kerawanan juga menyampaikan kendala pelaksanaan pilkada 2024, "Terganggunya pelaksanaan pemungutan dan pengitungan suara Pemilu 2024 di Provinsi Sulut khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan dan wilayah terpencil lainnyadipengaruhi oleh faktor cuaca, pasokan listrik, dan ketersediaan layanan internet," ujarnya.
Kolonel Jacobus juga mengingatkan tentang berkembangnya upaya propaganda oleh beberapa Kelompok yang memanfaatkan isu-isu aktual yang sedang berkembang yang dimanfaatkan sebagai komoditas politik, serta munculnya provokasi terhadap masyarakat khususnya melalui media sosial guna membenturkan antara aparat keamanan bdengan masyarakat, sehingga dapat mengganggu situasi menjelang Pilkada 2024.
Berdasarkan paparan kerawanan dan kendala pilkada 2024 tersebut, Kolonel Jacobus menyampaikan perlunya koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dan Gakkumdu untuk memastikan kelancaran dan integritas proses pemilu.
Selain itu, Kolonel Jacobus juga menyampaikan pentingnya peningkatkan sinergi jajaran Apintel di wilayah guna sharing informasi terkait perkembangan dinamika politik serta isu-isu aktual yang berpotensi dimanfaatkan oleh Kelompok Kepentingan di wilayah Sulut, serta perlunya penggalangan terhadap Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama guna memberikan imbauan serta mengajak masyarakat agar tidak terprovokasi atas isu negatif sehingga melakukan tindakan yang menggangu ketertiban umum.
Selanjutnya narasumber ketiga, Korwil Binda Manado Janhein Sumenge menginformasikan bahwa hingga saat ini Badan Intelijen Nasional (BIN) Daerah Sulawesi Utara terus memastikan peniadaan ancaman melalui deteksi dan cegah dini.
Sumenge menyampaikan bahwa Kabinda Sulut sebagai Koordinator Intelijen Kominda Sulut melakukan rapat rutin terkait hal ini khususnya apabila sewaktu-waktu ada kerawanan yang lagi update.
Mengakhiri sesi pagi, Sumenge membawakan materi panel dengan tema, "Memahami Jurnalisme Perdamaian yang menekankan tentang pentingnya pendekatan jurnalistik yang berfokus pada membangun perdamaian dan mengurangi konflik, dengan menyajikan berita secara objektif dan berimbang, serta turut menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara masyarakat. (Ridho L Tobing)
