Anggota DKPP RI, Muhammad Tio Aliansyah menyampaikan pentingnya paralelitas antara tugas pers dengan DKPP untuk saling berbagi informasi.
"Ini dalam rangka memaksimalkan kita untuk bertemu dengan teman-teman dari media sebagai garda terdepan dalam menginformasikan semua keadaan pada pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang sedang dilakukan," ucap Tio.
Tio menyampaikan bahwa selain sebagai sarana yang efektif dalam sosialisasi eksistensi DKPP, media juga merupakan jembatan bagi DKPP dalam mensosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pilkada kepada Khalayak Luas dan juga sebagai sarana informasi atas potensi pelanggaran kode etik yang terjadi selama proses Pilkada berlangsung.
"Ini juga sebagai ungkapan apresiasi dan Terima kasih kami kepada teman-teman media yang ada di provinsi Sulawesi Utara ini, karena sudah mengawal, menginformasikan, mengkritik serta sebagai guiden dalam proses demokrasi yang sudah dilakukan tahun 2024, yang sedang dilaksanakan pilkada tahun 2024 juga," ujarnya.
Namun hal tersebut diungkapkannya dalam kapasitas media untuk selalu menjunjung tinggi serta menaati prinsip-prinsip kode etik jurnalistik dan undang-undang pers melalui pemberitaan yang konstruktif, repetitif, koheren dan bernilai edukasi dengan penulisan menggunakan penalaran etik yang dapat dipercaya, serta sebagai alternatif yang dapat memberikan solusi.
Sinergitas ini juga menurutnya berfungsi untuk menjaga Integritas, Kehormatan, Kemandirian, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu berdasarkan PerDKPP 2/17, sehingga penanganan pelanggaran kode etik oleh para penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu beserta jajarannya dapat diminimalisir.
Tio juga menginformasikan bahwa sepanjang tahun 2024, DKPP telah meregistrasi 226 perkara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dimana terdapat 103 perkara yang melibatkan 545 Penyelenggara pemilu sebagai teradu telah diputus, dengan 322 teradu karena tidak terbukti, telah di rehabilitasi dan dipulihkan nama baiknya. Sementara untuk saat ini, dirinya menginformasikan terdapat 59 perkara aduan yang sedang dalam proses pemeriksaan.
Untuk Sulut sendiri, Tio mengungkapkan bahwa Sulut kini berada di urutan ke 12 Nasional dalam sebaran aduan provinsi dengan jumlah 15 pengaduan (3, 02%).
Kegiatan ini juga menghadirkan Ketua KPU Sulut Kenly Poluan yang memaparkan bagaimana KPU Sulut melakukan penguatan internal kode etik bagi jajarannya hingga ke tingkat badan adhoc di Kecamatan dan Kelurahan (PPK-PPS).
Disisi lain, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh yang juga turut hadir sebagai narasumber pada kegiatan tersebut menyampaikan bagaimana Bawaslu Sulut dalam menjalankan fungsi pengawasan yang dimilikinya, dapat menekan jumlah pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Sebelumnya, Dekan Fisip Universitas Sam Ratulangi Manado Ferry Daud Liando sebagai pemerhati kepemiluan dari sisi akademi memaparkan relevansi penegakan KEPP dalam penguatan demokrasi Indonesia selama proses penyelenggaraan pilkada di Sulawesi Utara yang menguraikan teori Thomas Hobes tentang kedaulatan rakyat atas dasar demokrasi menyatakan bahwa memilih pemimpin harus berdasarkan kehendak rakyat.
Menurutnya pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah merupakan representasi hasil kehendak rakyat untuk mewakili masyarakat dalam suatu singgasana kekuasaan.
"Dalam pemilu itu, ada 3 jenis kesalahan yang berkaitan dengan kedaulatan, ada kedaulatan yang sering dihilangkan, ada kedaulatan yang sering dibatasi, ada kedaulatan yang dimanipulasi. Oleh karena itu penegakan kode etik itu penting," sebut Liando. (Ridho)
