Masyarakat Ratatotok Ingin Bebas Dari Premanisme, Sajam Dan Knalpot Bising Masyarakat Ratatotok Ingin Bebas Dari Premanisme, Sajam Dan Knalpot Bising - Media Independen

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Masyarakat Ratatotok Ingin Bebas Dari Premanisme, Sajam Dan Knalpot Bising

20 March 2025 | 02:08 WIB Last Updated 2025-03-19T18:08:18Z
Rapat koordinasi Kecamatan Ratatotok. (Foto istimewa)
Rapat koordinasi Kecamatan Ratatotok. (Foto istimewa)

MITRA, Indimanado.com - Bertempat di Kantor Desa Ratatotok Tengah, Rabu (19/3/2025) Pemerintah Kecamatan Ratatotok giat Rapat Koordinasi (Rakor) Kamtibmas.

Rakor Kamtibmas tersebut dilaksanakan untuk membahas perkembangan situasi kamtibmas yang terjadi di wilayah Kecamatan Ratatotok pasca kondisi keamanan yang terjadi beberapa waktu belakangan diwilayah pertambangan. 

Situasi yang heboh dan sempat viral diantaranya, Penembakan di wilayah tambang Alason, meningkatnya aksi Pencurian / Premanisme dan Sajam, Rencana penutupan tambang serta pembahasan operasi ketupat dalam rangka pengamanan Idul Fitri dan pembuatan pos pam lebaran dan pembuatan pos penertiban sajam.

Adanya tindakan-tindakan oknum atau kelompok yang mengganggu Situasi Kamtibmas di Ratatotok, masyarakat Ratatotok menyampaikan menolak adanya aksi-aksi premanisme dan kejahatan dalam bentuk apapun di wilayah Ratatotok, oleh karena itu Polsek Ratatotok akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut dengan melakukan Razia sajam yang akan di back-up oleh Polres Mitra.

Kegiatan Rapat Koordinasi tersebut mendapat apresiasi dua anggota DPRD Mitra, Wakil Ketua Komisi 1, Imanudin Kadi, SH dan Anggota DPRD Stevi Kintjem, SPd, yang hadir dalam kegiatan.

Kegiatan Rapat Koordinasi Kecamatan Ratatotok ini juga dihadiri oleh Kapolsek Ratatotok Ipda H. S. Berto, S.Sos., Camat Ratatotok, Calvin A. Rawis, SH, MT., Danramil Belang diwakili Sertu Meldi Kindangen (Babinsa Ratatotok), Tokoh Masyarakat Menix M. Manopo, SH, Tokoh Agama, Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang, Kasi / Staf Kecamatan, serta Hukum Tua dan BPD se-Kecamatan Ratatotok.

Semua pihak yang terlibat kemudian menandatangani kesepakatan bersama hasil rapat koordinasi, dan dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan sikap : 

KAMI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT KECAMATAN RATATOTOK DENGAN INI MENOLAK AKSI PREMANISME DAN BENTUK KEKERASAN OLEH OKNUM ATAU KELOMPOK  YANG SENGAJA MENGGANGGU KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

Disela kegiatan, Camat Ratatotok, Calvin Rawis menyampaikan rakor ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat karena saat Ini penilaian masyarakat yang ada di luar Wilayah Kecamatan Ratatotok, bahwa Ratatotok sedang tidak Baik / Tidak ada kenyamanan serta mengharapkan kegiatan penertiban sajam dan knalpot brong. 

"Dalam pembuatan pos pengamanan lebaran di Wilayah Kecamatan Ratatotok diharapkan ada kerjasama para hukumtua untuk Kegiatan Safari Ramadan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di Kecamatan Ratatotok akan di laksanakam 1 minggu sebelum lebaran," ujarnya.

Kapolsek Ratatotok Ipda H. S. Berto, S.Sos. mengungkapkan pasca terjadinya Insiden di Wilayah tambang Alason yang mengakibatkan seseorang Meninggal dunia, saat ini Proses penyelidikan dan proses hukum sedang berjalan, dan sudah mnyampaikan kepada pihak keluarga korban untuk mengikuti proses penyidikan yang ada serta tidak melakukan aksi-aksi yang dapat menimbulkan kericuhan di masyarakat, Untuk Lokasi Kejadian (TKP) sudah di amankan dan di Police Line. 

"Terkait rencana pembuatan pos pengamanan operasi premanisme / sajam diharapkan kepada Pemerintah Kecamatan untuk dapat membuat surat permohonan kepada Polres Minahasa Tenggara. Terkait pemberitaan media sosial bahwa Ratatotok tidak Aman disebabkan juga oleh postingan Masyarakat dari dalam wilayah Ratatotok sendiri sehingga perlu diberikan edukasi kepada Masyarakat lewat media sosial bahwa saat ini Ratatotok aman kondusif," katanya. 

Danramil Belang, melalui Sertu Meldi Kindangen mengatakan para penambang yang membawa senjata tajam maupun senjata angin rakitan tanpa Ijin sangat meresahkan masyarakat, oleh karena itu pihak TNI menunggu perintah selanjutnya terkait rencana penertiban sajam dan akan mendukung pemerintah dan Polres Mitra.

DPRD Mitra Pnt. Stevie Keintjem, S.Pd mengapresiasi langkah-langkah yang telah di ambil TNI dan Polri untuk antisipasi perkembangan situasi kamtibmas. Mendorog pemerintah kabupaten dan provinsi untuk memperhatikan masyarakat, serta agar dilakukan tindakan tegas kepada pelaku kericuhan dan premanisme di Wilayah Ratatotok.

Lanjut, dikatakan Wakil ketua Komisi 1, Imanudin Kadi, SH,. masalah pertambangan, premanisme dan sajam harus ada perhatian serius serta penindakan tegas, harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menolak aksi premanisme.

Sementara itu, Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang, Fredirika Mangasuwi mengatakan terkait rencana pembuatan pos pengamanan pemeriksaan KTP dan sajam harus melibatkan TNI / Polri dan dukungan Stake Holder yang ada, Terkait aksi preman dengan menggunakan sajam di pemukiman warga, mendukung rencana Polsek Ratatotok untuk operasi sajam dan mengharapkan kordinasi yang baik antara stake Holder.

Tokoh Masyarakat, Ruth menyampaikan terkait situasi diharapkan adanya tindakan nyata bukan hanya wacana terhadap pelaku serta adanya penindakan kepada kendaraan yang menggunakam Knalpot brong.

Tokoh Agama, Imam Ramli Tuluta  menerangkan para pendatang sudah tidak menghargai pemerintah yang ada serta dilakukan penindakan sepenuhnya kepada para pelaku, untuk pembuatan pos agar dibuat pada beberapa tempat.

Hukum Tua, mengimbau agar masyarakat tidak membagikan peristiwa yang sudah terjadi di media sosial, terkait situasi kamtibmas sekiranya adanya dukungan masyarakat kepada aparat yang ada.

"Situasi akan aman nyaman, regulasi peningkatan ekonomi masyarakat akan meningkat dan sejahtera. Pihak Desa mendukung segala kebijakan terkait Pos Pengaman dan rencana penertiban Sajam dalam hal Infestasi ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam hal ini Kamtibmas harus Aman," ujar Kumtua.

Diharapkan BPD, terkait pembuatan Pos Pam harus ada pengamanan anggota dan keterlibatan masyarakat dalam hal menjaga, akomodasi dan kebutuhan pengamaan agar berjalan aman, pembuatan Pos Ramahdan disesuaikan lokasi dan tempatnya serta penempatan anggota TNI / POLRI, Pemkab (Sat Pol PP dan Perwakilan Masyarakat serta diharapkan agar tetap Berkelanjutan.
CLOSE ADS
CLOSE ADS
close