Ketua DPRD Mitra: PT HWR Tak Bayar Pajak Dan Tak Berkontribusi Untuk Daerah, Warga Desak Penutupan

Ketua DPRD Mitra Sophia Antou saat menghadiri reses anggota DPRD Mitra Stevi Keintjem. (Foto: Billy Lumintang/indimanado.com)

MITRA, Indimanado.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Sophia Antou, melontarkan kritik tajam terhadap perusahaan tambang PT HWR yang beroperasi di wilayah Ratatotok.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa perusahaan tersebut tidak membayar pajak dan tidak memberikan kontribusi apa pun bagi daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Sophia Antou menghadiri masa reses anggota DPRD Mitra dari Fraksi PDI Perjuangan, Stevi Keintjem, yang digelar di Desa Basaan Dua, Rabu (23/4/2025).

"Perusahaan PT HWR ini sudah lama beroperasi, tetapi sampai sekarang tidak ada kontribusi yang diberikan untuk daerah, bahkan pajak pun tidak dibayar," tegas Sophia Antou di hadapan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya akuntabilitas perusahaan tambang dalam menjalankan kewajiban sosial dan fiskal mereka, terutama di daerah tempat mereka beroperasi. Menurutnya, keberadaan perusahaan seharusnya membawa dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita mendukung investasi, tetapi bukan berarti menutup mata jika ada perusahaan yang hanya mengeruk sumber daya tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Di tengah reses tersebut, sejumlah warga juga turut menyuarakan kekesalan mereka terhadap PT HWR. Salah satu warga secara terbuka meminta agar perusahaan tersebut ditutup.

"Kalau perusahaan ini tidak mau bayar pajak dan tidak peduli dengan warga sekitar, lebih baik ditutup saja. Hanya bikin kerusakan tanpa manfaat," ujar sejumlah warga dengan nada tegas.

Menurut warga lainnya, aktivitas tambang telah menimbulkan dampak lingkungan dan tidak sedikit menimbulkan keresahan di masyarakat karena tidak adanya keterbukaan dari pihak perusahaan.

DPRD Mitra pun menyatakan akan segera menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak manajemen PT HWR untuk meminta klarifikasi. 

Ketua DPRD tidak menutup kemungkinan merekomendasikan evaluasi hingga pencabutan izin usaha jika ditemukan pelanggaran serius.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak PT HWR belum memberikan tanggapan atas pernyataan Ketua DPRD Mitra maupun aspirasi warga tersebut.